Jakarta, elaeis.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang melanggar aturan, termasuk perkebunan kelapa sawit ilegal hingga tambang ilegal. Pernyataan ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan hasil penertiban perkebunan sawit ilegal. Dari total 3,7 juta hektar yang telah diverifikasi terbukti melanggar, 3,1 juta hektar kini berada di bawah penguasaan negara.

“Pada hari ini saya laporkan di majelis ini bahwa pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan tentang kebun sawit bermasalah dan telah ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu, namun tidak pernah dilaksanakan oleh aparat sebelumnya. “Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara. Dan untuk itu kita menggunakan pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi,” tegasnya.

Selain sawit, pemerintah kini menyiapkan langkah tegas untuk menertibkan tambang ilegal. Prabowo mengungkap, terdapat 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah, dengan potensi kerugian negara mencapai minimal Rp4.500 triliun atau setara Rp 300 triliun per laporan aparat. Ia menekankan perlunya dukungan penuh dari MPR dan seluruh partai politik.

Prabowo menegaskan, tidak ada toleransi bagi pihak-pihak besar atau pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik ilegal. “Apakah ada orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tandasnya.

Untuk menghindari konflik kepentingan, Panglima TNI dan Kapolri diperintahkan menggunakan pasukan dari provinsi lain saat melakukan operasi penertiban. “Kalau ada yang berani, pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu!” ujarnya.

Prabowo juga memastikan perlindungan bagi rakyat kecil yang menambang secara sah untuk mata pencaharian. “Kalau rakyat yang menambang, kita buatkan koperasi, legal, dan diatur. Tapi jangan menyalahgunakan nama rakyat untuk menyelundup ratusan triliun,” tegasnya.

Kebijakan tegas ini menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha dan masyarakat, bahwa pemerintah akan menindak tegas praktik sawit ilegal dan tambang ilegal, sambil tetap memberdayakan rakyat kecil melalui mekanisme koperasi.