Jakarta, elaeis.co - Sekitar 19.000 pekerja di perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terancam tidak dapat memberikan hak suara pada Pemilu 2024.

Hal ini dikarenakan sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah itu tidak merespon surat dari KPU Seruyan tentang pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Dari perusahaan yang ada di sini, baru dua yang merespon. Padahal surat untuk penyediaan TPS sudah dikirim sejak awal Februari 2023 lalu. Ini dikhawatirkan akan menjadi masalah di hari H. Misalnya ada massa yang berbondong-bondong dan memiliki tujuan kepentingan sendiri," kata Ketua Bawaslu Seruyan, Umar Zahid Bustomi, Jumat (9/2).

Informasi terkait hal itu sampai saat ini belum diterima oleh pengurus Gapki, baik pusat maupun Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Bisa jadi ini terjadi pada perusahaan yang bukan anggota Gapki. Sebab tidak semua perusahaan di Seruyan tergabung dalam Gapki," kata Ketua Umum Gapki, Eddy Martono kepada elaeis.co.

Menurut Eddy, biasanya pihak KPU langsung berkoordinasi dengan perusahaan melalui pemerintah kabupaten.

Kendati begitu, menurutnya hal seperti itu biasanya tidak akan menjadi masalah. Kalau berpotensi masalah, pemerintah kabupaten akan bertindak cepat.

"Kalau memang masalah, biasanya pekerja langsung komunikasi dengan perusahaan, dan pihak perusahaan akan komunikasi dengan pemerintah daerah. Pekerja biasanya pro aktif, tidak mau kehilangan hak suara," tandasnya.