Jakarta, Elaeis.co - Program sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sudah berumur 10 tahun dan memiliki banyak perkembangan yang signifikan. Sayang, hingga sekarang Indonesia belum punya Sekretariat Komisi ISPO.

"Ada masalah yang bisa mengambat ISPO, yakni ketiadaan Sekretariat Komisi ISPO. Padahal sekretariat ini sangat penting, sebagai tempat untuk memonitor dan menjalankan ISPO," kata mantan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ahmad Manggabarani, dalam webinar memperingati 10 Tahun ISPO yang diikuti Elaeis.co, Rabu (22/9/2021).

Salah seorang penggagas ISPO ini melanjutkan, pengadaan sekretariat sebenarnya sudah diamanatkan oleh regulasi yang mengatur ISPO dan harus bisa menjadi prioritas. "Kalau bisa harus seperti seperti teks proklamasi, Sekretariat ISPO harus diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujar pria yang dijuluki Profesor ISPO oleh stakeholder kelapa sawit nasional itu.

Andai sudah ada sekretariat, menurutnya, Komisi ISPO juga harus dibekali dana. Pendanaan kelembagaan ISPO harus jelas supaya kinerjanya maksimal, termasuk dalam memonitor pemerintah kabupaten yang lamban dalam melakukan klasifikasi perkebunan.

Selain problem infrastruktur ISPO, Manggabarani juga melihat keberterimaan sertifikasi ISPO di dunia internasional masih belum kuat. Berbeda dengan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) yang sudah banyak diakui negara luar.

"Padahal Malaysia hanya 3 atau 4 tahun menyiapkan MSPO, tapi mereka all out, dari hulu ke hilir mereka siapkan. Lah, kita sampai sekarang belum juga tuntas," tandasnya.

"Bahkan tagline 'Kelapa Sawit adalah Anugerah Tuhan', kita yang buat. Tapi justru Malaysia yang mempoluerkannya ke dunia luar, bersamaan dengan kampanye terkait MSPO," tambahnya.

Adapun pengakuan Jepang terhadap Sertifikasi ISPO pada bahan makanan yang mengandung minyak sawit beberapa waktu lalu, menurutnya, itu bukan mewakili pemerintah setempat karena dilakukan oleh pihak Komite Olimpiade Tokyo. "Itu bukan pengakuan dari pemerintah Jepang," tegasnya.

Meski begitu, dia mengakui ada kemajuan luar biasa yang diraih Indonesia dalam mengembangkan sertifikasi ISPO. Dalam waktu 10 tahun, sudah 3 kali regulasi terkait ISPO disempurnakan.

Di tahap awal, hanya ada 127 sertifikat ISPO dikeluarkan dalam waktu 4-5 tahun. "Itu pun semuanya untuk perusahaan perkebunan saja," ungkapnya.

Namun kini, ia melihat sudah ada 139 sertifikat ISPO yang bisa dikeluarkan dalam waktu setahun. 

"Padahal kita masih dalam keadaan Covid-19. Ini sungguh luar biasa. Saya melihat ada gambaran percepatan. Dan mungkin akan bisa dipercepat lagi melalui tahapan lainnya," pungkasnya.