Banda Aceh, Elaeis.co - Persoalan yang dihadapi para petani swadaya di Aceh Timur sangat kompleks. Namun karena posisi para petani kebanyakan berada jauh di tingkat kecamatan, keluhan mereka sering tak terdengar.

"Untuk itulah semalam saya selaku Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh bersama Pak Ibrahim Mar selaku Ketua DPD APKASINDO Aceh Timur menggelar rapat kerja daerah (rakerda) di Langsa. Kami mencari solusi, membantu mengatasi beragam persoalan yang dihadapi petani sawit swadaya di Aceh Timur," kata Sofyan Abdullah kepada Elaeis.co, Senin (6/12/2021) siang.

Dalam rakerda itu ia, berhasil dibentuk dan dilantik 10 Dewan Pimpinan Unit (DPU) APKASINDO se-Aceh Timur. “DPU adalah struktur kepengurusan APKASINDO untuk tingkat kecamatan,” jelasnya.

Ia berharap kehadiran 10 DPU tersebut bisa menjembatani petani swadaya sehingga persoalan yang mereka hadapi bisa diangkat hingga ke pengurus kabupaten dan dicarikan jalan keluarnya.

Sofyan mencontohkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini tidak diketahui atau tak bisa diakses oleh petani sawit swadaya dan keluarganya.

“Program PSR itu kan mengedukasi bagaimana agar petani mau menggunakan bibit sawit yang tersertifikasi dan unggul. Tapi PSR belum tentu bisa mereka jangkau karena kesenjangan informasi. Inilah tugas para pengurus di tingkat DPU untuk menyosialisasikan pentingnya program PSR," kata Sofyan.

Beasiswa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk anak-anak petani sawit yang ingin menikmati pendidikan di kampus berbasis perkebunan juga harus disosialisasikan para pengurus DPU di kecamatan masing-masing.

Pengurus DPU juga harus bisa membangun komunikasi dan negosiasi yang setara dengan manajemen pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah masing-masing. “PKS umumnya dibangun di tingkat kecamatan. Kemampuan bernegosiasi dengan manajemen PKS sangat penting agar harga tandan buah segar (TBS) bisa lebih tinggi,” tukasnya.

Ibrahim Mar optimis para pengurus DPU APKASINDO yang baru dilantik bisa menjalankan amanat organisasi. “Rata-rata yang dilantik memiliki kualitas dan kemampuan berorganisasi serta berkomunikasi yang baik,” sebutnya.

“Mereka juga sudah melewati fase pengenalan sejak tahun 2018. Lagi pula para pengurus DPU umumnya juga adalah petani sawit sehingga tahu apa problem yang sedang dihadapi petani sawit di tingkat kecamatan,” tambahnya.

DPD APKASINDO Aceh Timur sendiri sudah terbentuk sejak tahun 2011. Namun beberapa waktu sempat vakum, baru sekitar tahun 2018 aktif kembali. “Sejak itu pulalah kami di tingkat DPD mencari dan mendidik para petani sawit yang bersedia mengabdi menjadi pengurus di tingkat DPU. Alhamdullilah, hari Minggu semalam akhirnya terbentuk 10 DPU dan langsung dilantik,” bebernya.