# RAN
-
Perusahaan Raksasa ini Diminta Pakai Bahan Baku Lokal
Impor sejumlah komoditas berpotensi terganggu dan mengalami kelangkaan akibat situasi -
Rawan Penyelewengan, Penggunaan Dana PSR Terus Diawasi
Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) rawan -
Pengepul Mengeluh, Biaya Angkut Sawit Meroket
Sejak pemerintah melarang kendaraan angkutan kelapa sawit membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis -
Tak Tahan Bersaing Dengan Tukang Langsir, Terpaksa Beli Solar Ketengan
Membeli solar ketengan di warung pinggir jalan sudah menjadi hal yang lumrah bagi petani sawit dan -
BBM Naik, Harga Sawit Turun, Petani Makin Terjepit
Penurunan harga resmi TBS disbun menyebabkan harga yang diterima petani di lapangan makin -
Belum Bisa Imbangi Sawit, Hasil Perkebunan Lain Terkendala Pemasaran
Potensi bisnis sektor perkebunan yang ada sangat besar, hanya saja para pekebun kerap terkendala -
Pemerintah Diminta Perbesar Ruang Anggaran Pupuk Organik
Pemerintah diminta untuk memperbesar alokasi anggaran bagi pengelolaan pupuk organik. Langkah ini -
Tak Ada Pimpinan PKS yang Hadir, Rapat di Ruangan Bupati Ditunda
Pada rapat yang berlangsung di ruang rapat kerja bupati tersebut, yang hadir hanya staf -
Oalah, Satgas Sawit Belum Terbentuk Karena Alasan Klasik
Meski sangat ditunggu petani, wujud satgas itu belum pernah -
Begini Cara Daerah ini Menertibkan Pelaku Usaha Perkebunan
Selama ini laporan pelaku usaha sektor perkebunan sering telat dan bisa dikatakan kurang -
Berkas dan Tersangka Pengemplang Pajak Diserahkan ke Jaksa
Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut adalah untuk kepentingan tahapan -
Susun Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pansus Datangi DPKP
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan -
Program Sarana Dan Prasarana Sawit Disosialisasikan ke Petani
Pelaksanaan program prioritas terus dikebut, salah satunya penyediaan sarana dan prasarana bagi -
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Kendalikan Inflasi Harus Diawasi
Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak