# BI
-
Tingkatkan Kapabilitas, Mandor Tanaman Sawit Ikut Pelatihan Teknis
Mandor adalah pelaksana aktivitas operasional seperti panen yang merupakan pekerjaan utama dalam -
5 Saksi Beberkan Tugasnya di Anak Usaha Duta Palma
Lima anak buah terdakwa Surya Darmadi memberikan kesaksian dalam persidangan lanjutan perkara -
Hidupkan kembali Kejayaan KUD dan UMKM, Aspek-PIR Luncurkan Program Bikopra
Hidupkan kembali Kejayaan KUD dan UMKM, Aspek-PIR Luncurkan Program -
BPN Angkat Tangan Soal Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah Lewat Nagari
Masyarakat diminta tidak meladeni oknum saat berurusan di Kantor Badan Pertanahan Nasional -
Pembangunan Perkebunan Tidak Boleh Mengorbankan Aspek Sosial dan Lingkungan
Sektor pertanian dan perkebunan menghadapi perhatian dan pengawasan berbagai pihak di tingkat -
Pusat Pembelajaran Sawit Dibuka di Medan, ini yang Boleh Menggunakan Fasilitasnya
Fasilitas edukasi tersebut diharapkan akan memberikan peran yang lebih nyata dalam penyebaran -
Daya Beli Petani Kelapa Sawit Belum Membaik
Tingkat penjualan kendaraan roda 4 menjadi salah satu indikator daya beli petani kelapa sawit di -
Produksi Petani Bisa Samai Perusahaaan Jika Lakukan Hal ini
Bibit kelapa sawit unggul mampu menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit minimal 2 ton per -
Kriteria Penerima PSR Mengeksklusi Sebagian Petani Sawit
Syarat penerima Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa -
Uji Coba Cangkang Sawit Sebagai Bahan Baku Pembangkit Listrik Sukses
Co-firing ini dilakukan untuk menghasilkan energi bersih sebagai bentuk dukungan perseroan terhadap -
PKS Bisa Cuan Jika Olah Limbah Sawit Jadi Listrik
pemain di bisnis ini masih sangat minim dan kesempatan meraih cuan masih terbuka -
Limbah Cair Sawit Bisa Menghasilkan Listrik Hingga 50 MW
dari limbah cair bisa mendapatkan tambahan energi listrik hingga 50 -
PKS Diminta Manfaatkan Limbah Cair Sawit Sebagai Sumber Energi
masih banyak PKS yang belum mengelola limbah cairnya dengan -
BPDPKS Diminta Fokus Kembangkan Kebun Sawit Rakyat
Lembaga tersebut dinilai kurang pro petani