# LA
-
Tanah Petani Yang Sudah SHM Harus Dikeluarkan Dari HGU Perusahaan ini
Jika ada tanah petani yang sudah bersertifikat berada dalam Hak Guna Usaha (HGU), maka harus -
Realisasi Kebun Plasma di Daerah ini Baru 21 Ribu Hektare
Sekitar 500 ribu hektare dari luas wilayah itu saat ini merupakan perkebunan kelapa sawit -
Kelangkaan Solar Subsidi di Bengkulu Bikin Petani Sawit Menjerit, Kok Bisa?
Kelangkaan Solar Subsidi di Bengkulu Bikin Petani Sawit -
Masyarakat Diberdayakan Kelola Lahan Tidur Jadi Agrowisata Hortikultura
Kegiatan kelompok masyarakat petani seperti ini sangat berdampak pada penyerapan tenaga -
Tak ada Kebun Sawit yang Terbakar, Petani 4 Desa Dapat Ganjaran ini
Reward diberikan karena telah berhasil menjaga wilayah desanya dari bahaya kebakaran lahan dan -
Legalitas Lahan Masih Jadi Kendala Utama PSR
Hambatan utama PSR adalah persoalan legalitas kebun sawit rakyat, yaitu lahan berada di dalam -
Jatah Pupuk Subsidi Dicabut, Posisi Petani Sawit Makin Sulit
Sudah hampir 5 bulan lebih petani kelapa sawit tidak melakukan pemupukan kebun sawitnya akibat -
Merbak Laut Ku: Kita Adalah...
Terlalu murah pula, kita menerima dan menyambut ideologi benua yang berbungkus klaim langit sepihak -
Sosok ini Diminta Bantu 17 Juta Petani dan Buruh Sawit
Dia diminta membantu menyelamatkan 17 juta petani dan buruh sawit yang sudah tertindas selama 2 -
Ratusan Hektare Hutan Dirambah Jadi Kebun Sawit
Ditemukan ratusan polybag berisi bibit sawit siap tanam di sekitar area yang -
Capaian Sertifikasi ISPO Kebun Rakyat Masih Sangat Minim
Pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan atau -
Harga Resmi TBS Sawit di Lampung Turun
Dinas Perkebunan (disbun) Provinsi Lampung telah mengumumkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa -
BPKP Kalsel Dalami Tata Kelola Industri Sawit dari Hulu ke Hilir
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus menindaklanjuti Instruksi Presiden melalui -
Banding Ditolak, Perusahaan Sawit Didenda Rp 238,6 Miliar
Tergugat telah melakukan perbuatan melangar hukum dengan prinsip strict liability, menghukum