Jakarta, elaeis.co – Isu pengelolaan dana perkebunan sawit kembali memanas setelah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan subsidi biodiesel nasional. 
Lembaga tersebut menilai bahwa penyaluran dana melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) saat ini cenderung lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan petani sawit rakyat yang justru menjadi tulang punggung industri.
Dalam forum diskusi publik terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026, ISEI Riau secara tegas meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peran BPDP. 
Mereka menilai fokus kebijakan yang terlalu besar pada program biodiesel, termasuk rencana implementasi B50, telah menggeser prioritas utama yang seharusnya memperkuat sektor hulu, terutama program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Ketua ISEI Riau, Herman Boedoyo, menegaskan bahwa arah kebijakan saat ini perlu dikoreksi karena dinilai belum memberikan keseimbangan manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit. 
Ia menyebut bahwa dominasi subsidi biodiesel berpotensi memperlebar ketimpangan antara perusahaan besar dan petani kecil.
ISEI Riau bahkan mendorong agar sebagian anggaran subsidi biodiesel dialihkan untuk percepatan PSR, peningkatan infrastruktur petani, penguatan sarana produksi, hingga dukungan pendidikan berupa beasiswa dan riset di daerah penghasil sawit. Menurut mereka, langkah tersebut jauh lebih strategis dalam memperkuat ketahanan sektor sawit nasional dari hulu ke hilir.
Selain isu subsidi, ISEI Riau juga menyoroti skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dinilai belum mencerminkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil. 
Skema pembagian 96 persen untuk pusat dan hanya 4 persen untuk daerah dianggap tidak sebanding dengan kontribusi besar wilayah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. 
Daerah juga disebut menanggung beban kerusakan infrastruktur serta dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit yang masif.
ISEI menilai reformulasi DBH menjadi sangat penting agar manfaat hilirisasi sawit tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan langsung oleh daerah penghasil. 
Mereka juga mengusulkan agar variabel biodiesel B50 dan produk hilir sawit dimasukkan dalam perhitungan DBH sebagai bentuk keadilan ekonomi.
Di sisi lain, program biodiesel B50 memang diproyeksikan memberikan dampak positif berupa penghematan devisa impor solar hingga ratusan triliun rupiah pada 2026. 
Namun kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi, yakni berpotensi menekan volume ekspor CPO dan mengurangi penerimaan dari pungutan ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber utama DBH sawit.
ISEI Riau menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena terdapat dilema antara penguatan energi domestik dan keberlanjutan pendapatan ekspor. 
Oleh sebab itu, mereka mengajak seluruh daerah penghasil sawit di Indonesia untuk memperkuat sinergi dalam mendorong revisi kebijakan agar lebih adil dan berimbang.
Menurut ISEI, sudah saatnya daerah penghasil sawit tidak lagi hanya menjadi penonton dalam besarnya industri sawit nasional. 
Mereka menegaskan bahwa kekayaan alam dari sektor ini harus benar-benar kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil, bukan hanya terkonsentrasi di pusat maupun pada pelaku usaha besar.