Mamuju, elaeis.co - Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengaku tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten terkait antrean panjang dan anjloknya harga kelapa sawit. Hal ini bertujuan untuk melihat permasalahan dan penyelesainnya.

Kadisbun Sulbar, Muh Faisal Thamrin mengatakan pihaknya telah menyurati sejumlah dinas yang membidangi perkebunan di sejumlah kabupaten yang menjadi sentra kelapa sawit di Sulbar. Surat ini telah dilayangkan sejak 23 Mei 2026 pasca rapat koordinasi kedaruratan bersama Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI lalu.

"Benar, kita sudah bersurat kepada masing-masing dinas u tuk melakukan pengawasan. Kemudian melakukan pendataan dan melaporkannya ke Disbun Sulbar," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (26/5).

Menurutnya, perihal ini masih rangkaian dampak dari rencana pengalihan pintu ekspor melalui BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo Subiyanto awal Juni mendatang. Dimana ekspor turunan sawit itu akan diambil alih oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

"Memang rencana itu menimbulkan respons cepat dan sentimen fluktuatif pada rantai pasok kelapa sawit nasional, khususnya terkait kekhawatiran koreksi harga sepihak di tingkat pabrik terhadap TBS petani swadaya maupun plasma," terangnya.

Untuk itu lanjutnya, guna penyusunan laporan komprehensif dan bahan evaluasi kebijakan penstabilan harga pihaknya mewajibkan seluruh PKS menyampaikan perkembangan harga pembelian TBS di internal perusahaan masing-masing. 

"Kita juga minta petugas kedinasan perkebunan melaporkan  PKS yang menurunkan harga sepihak atau manipulasi harga yang berada di luar koridor aturan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya," paparnya.