Jakarta, elaeis.co - Sekretaris Jenderal APKASINDO Perjuangan, Sulaiman H Andi Loeloe, ikut mengomentari adanya rencana ekspor benih kelapa sawit dari Indonesia. Langkah ini dinilai tidak sejalan dengan masih tingginya kebutuhan benih para petani kelapa sawit yang ada di Nusantara.

Jika dilihat dari sisi perusahaan yang menjadi sumber benih tentu ekspor yang dilakukan adalah hak progresif tersendiri. Dimana perusahaan akan memilih jalan yang lebih menguntungkan. Namun semestinya pemerintah memberlakukan kebijakan atau aturan dalam proses ekspor tadi.

"Pemerintah harus memperhatikan kondisi petani dalam negeri, di mana saat ini kebutuhan benih sendiri masih sangat tinggi," katanya kepada elaeis.co, Kamis (2/2).

Sesuai dengan target pemerintah dalam program percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sedikitnya benih yang dibutuhkan mencapai 36 juta benih setiap tahunnya. Di mana Terget PSR mencapai 180 ribu hektar per tahun.

"Dalam 1 hektar petani butu 200 benih termasuk cadangan untuk bibit yang mati dan sisipan. Jika dikalikan dengan target PSR maka benih yang dibutuhkan mencapai 36 juta benih. Sedangkan saat ini petani harus antri untuk mendapatkan benih itu sendiri," rincinya.

Lagi Sulaiman mengatakan, pemerintah harus melihat kebutuhan petani tadi. Jika memang sudah mencukupi tentu tidak akan menjadi masalah jika benih diekspor ke luar negeri.

Sulaiman khawatir, jika benih tetap dipaksa untuk diekspor, maka tidak sedikit petani yang memilih bibit tidak berkualitas untuk ditanam di kebunnya. Sebab perkembangan perkebunan sawit sulit untuk dibendung.

"Jika petani pilih bibit tidak berkualitas, maka produksi kebun kelapa sawit Indonesia akan kembali anjlok. Saat ini saja kita masih tertinggal negara Malaysia yang produksinya mencapai 6 ton CPO/hektar," paparnya.

Untuk itu Sulaiman mengatakan pemerintah harus hati-hati dan benar-benar memperhitungkan dalam mengambil kebijakan. "Ada dua sisi yang harus diperhatikan yakni pembinaan masyarakat dan perusahaan," tandasnya.