Pontianak, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Barat (Kalbar) mengaku mendukung langkah Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang menekankan terciptanya hilirisasi kelapa sawit hingga tingkat daerah. Ini dinilai sebanding dimana kelapa sawit merupakan tulang punggung ekonomi  petani di sentra- sentra perkebunan sawit.  

"Kami sepakat bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada ekspor CPO mentah. Upaya mendorong pengolahan di dalam daerah sangat penting agar nilai tambah bisa dinikmati oleh petani dan masyarakat lokal, bukan hanya mengalir keluar," ujar Sekretaris Apkasindo Kalbar, Agus Kuswara saat berbincang dengan elaeis.co, Minggu (26/4).

"Kami berharap ada investasi nyata untuk pembangunan industri hilir di Kalbar," sambungnya.

Kemudian ata Agus, hal yang tak kalah penting untuk mendukung hilirisasi tadi adalah penyelesaian masalah penertiban kawasan hutan yang kini menyentuh kebun rakyat. Ini menurut Agus menjadi persoalan  krusial dan sensitif.

Upaya perlindungan bagi kebun rakyat khususnya petani swadaya adalah angin segar bagi pekebun kecil. Untuk itu ia berharap koordinasi dengan pusat segera menghasilkan kepastian hukum yang jelas dan tidak merugikan petani yang sudah bertahun-tahun menggarap lahan kelapa sawitnya.

"Terkait tantangan ISPO dan tata kelola, petani menyadari pentingnya sertifikasi seperti ISPO untuk daya saing global. Namun, realitanya banyak petani swadaya kesulitan memenuhi standar tersebut karena keterbatasan modal, pengetahuan, dan akses teknologi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar petani tidak tertinggal," paparnya.
 
Pihaknya berharap bantuan input pertanian yang nyata dan pemerintah segera hadir dengan program konkret, seperti penyediaan bibit unggul bersertifikat, pupuk bersubsidi yang tepat waktu dan murah. Kemudian juga pendampingan agronomi secara berkala agar produktivitas kebun tetap terjaga meski harga fluktuatif.
​
Bukan hanya itu, Ia menilai petani perlu kemudahan akses permodalan. Dimana skema pembiayaan atau kredit dengan bunga ringan dan syarat yang tidak berbelit-belit, akan membantu petani kecil dalam membiayai perawatan kebun dan memenuhi syarat sertifikasi keberlanjutan.
​
"Kami juga berharap ada kebijakan yang mampu menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani agar tetap layak dan menjamin kesejahteraan, terutama saat harga komoditas lain sedang menurun," tuturnya.

Harapannya lagi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah benar-benar selaras. Sehingga petani merasa aman, terlindungi, dan semakin semangat memproduksi untuk ketahanan pangan dan ekonomi nasional. "Kami siap berkolaborasi dan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah selama berpihak pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha perkebunan," pungkasnya.