Jakarta, elaeis.co – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kembali jadi sorotan setelah pelaku industri mengungkap realita pahit di lapangan, yakni petani bisa kehilangan penghasilan hingga 48 bulan atau sekitar empat tahun saat kebun mereka diremajakan. 

Kondisi ini disebut menjadi salah satu tantangan terbesar dalam percepatan program sawit nasional.

Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa tata kelola sawit nasional tidak bisa disederhanakan karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga sekaligus.

“Saat ini terdapat banyak kementerian/lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sektor sawit,” ujarnya.

Menurut Iqbal, kondisi tersebut membuat koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar PSR bisa berjalan lebih efektif. 

Ia juga menilai pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang pernah diterapkan sebelumnya justru menjadi model paling sukses dalam pengembangan sawit nasional karena mampu membangun sinergi kuat antara perusahaan dan petani.

Namun di balik berbagai upaya perbaikan, pelaksanaan PSR di lapangan masih menghadapi banyak hambatan teknis yang tidak ringan. Mulai dari kewajiban data titik koordinat lahan yang harus akurat, dukungan data spasial, hingga proses validasi data petani yang memerlukan ketelitian tinggi.

Iqbal menyebut, proses tersebut sering kali memakan waktu lama, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.

“Untuk mengakses dana PSR itu berat sekali. Misalnya titik koordinat harus akurat, perlu foto udara, sementara di daerah aksesnya sulit dan biayanya mahal. Itu tidak dibiayai BPDP,” katanya.