Jakarta, elaeis.co - Beragam persoalan setakat ini tengah dihadapi para petani kelapa sawit. Baik petani mitra ataupun petani swadaya. 

Sementara saat ini kembali hangat terobosan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bahkan juga menjadi perbincangan hangat bagi para petani kelapa sawit.

Terkait STD-B itu, Sekretaris Jenderal Apkasindo Perjuangan, Drs A Sulaiman H Andi Loeloe berpendapat bahwa terobosan itu cukup penting untuk mengurai permasalahan di perkebunan kelapa sawit masyarakat, terutama perkebunan mandiri. 

"Perlu kita semua sadari bahwa pada awal mulanya perkebunan sawit di Indonesia, adalah pola plasma dan inti dan belum terdapat perkebunan mandiri. Namun perkembangan kelapa sawit dipandang oleh masyarakat pekebun memberikan prospek dan nilai ekonomi yang baik, maka mulailah petani banyak beralih ke komoditi kelapa sawit," kata Sulaiman kepada elaeis.co, Rabu (21/12).

Kendati begitu, lanjutnya, pemerintah terus mengeluarkan regulasi dimana petani harus berkelompok dan terdaftar pada perusahaan calon penerima TBS-nya. Sehingga hasil produksi kebun petani dapat tertampung dan dihargai sesuai ketentuan pemerintah 

"Jadi Istilah STD-B sebetulnya dari awal sudah dipersyaratkan agar semua bisa berjalan dengan baik. Mulai dari sumber bibit, cara pengolahan kebun, panen yang baik hingga penjual TBS ke PKS," bebernya.

Namun seiring jalan petani swadaya terus berkembang. Lantaran melihat prospek perkebunan kelapa sawit tersebut. Sayangnya pembinaan di lapangan masih kurang. Bahkan TBS sudah di perdagangkan di kebun.

Malah, kata Sulaiman, PKS tanpa kebun juga makin bertambah, sehingga kondisi makin sulit. Justru saat ini muncul kondisi saling menyalahkan antara pekebun dan perusahaan. Karena aturan di lapangan sudah hampir tidak ada yang berlaku maksimal. Tengkulak menguasai pembelian TBS dan semua jenis TBS diratakan PKS tanpa kebun secara terbuka. Padahal dari kebun sudah dilakukan penyortiran dimana yang gunakan bibit asli dan bibit palsu. 

Dengan kondisi itu rendemen di PKS ada yang mengambil rata-rata karena sulitnya menentukan kelompok TBS. Sebab, bukan lagi kelompok yang menyuplai TBS ke PKS, tapi tengkulak ke PKS.  

"Inilah salah satu 'lingkaran setan' yang perlu diselesaikan oleh semua pihak terkait, bila kita mau menormalkan harga TBS di PKS," tegasnya.

"Jadi, tidak perlu saling menyalahkan dalam proses jual beli. Semua kebun sawit harus dibantu untuk memiliki STD-B, agar petani sawit benar-benar sesuai SOP. Kemudian PKS harus mau membeli TBS yang dari pekebun/kelompok, bukan dari tengkulak atau pengepul," imbuhnya.