Jakarta, elaeis.co - Kontroversi atau pun polemik menyangkut kiprah pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun--kerap juga disebut PKS komersial--kembali mencuat dalam diskusi antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dengan awak media di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa siang, 30 April 2024. 

Diskusi yang berbalut acara "Halalbihalal Gapki dengan Media" tersebut menampilkan Ketua Umum Gapki Eddy Martono sebagai pemapar utama. Diskusi dipandu dengan apik oleh Fenny A. Sofyan, Media Relation Gapki.

Di awal pemaparannya, Eddy Martono pagi-pagi sudah menyebut bahwa kondisi industri sawit Indonesia sedang tidak baik-baik saja. 

Berbagai persoalan sedang mendera. Sebutlah misalnya, kampanye negatif yang tak akan pernah berhenti. Lalu, perang di Timur Tengah, juga konflik Israel dengan Iran. 

Selain itu, booming minyak kedelai dunia yang menyebabkan harganya merosot tajam, ikut memengaruhi pasar ekspor CPO Indonesia ke sejumlah negara importir. 

Nah, salah satu masalah yang juga disorot Eddy, dan terkesan kuat membuatnya tak kalah masygul, adalah menyangkut kiprah PKS tanpa kebun yang begitu agresif. 

Ia menilai, secara umum kehadiran PKS tanpa kebun memengaruhi kinerja PKS konvensional; istilah untuk PKS yang terintegrasi dengan  kebun inti dan mitra plasma. 

Baca juga: Cerita PKS Komersil di Tiga Provinsi

Pasalnya, PKS tanpa kebun menyedot TBS (Tandan Buah Segar) hasil panen dari petani mitra, yang seharusnya dijual kepada PKS konvensional. "Otomatis kita (PKS konvensional) akan berkurang produksinya, jadi idle begitu," ucapnya.

Menjawab pertanyaan elaeis.co dalam diskusi itu mengenai seberapa jauh kongkritnya pengaruh PKS tanpa kebun terhadap kinerja PKS konvensional, Eddy Martono menegaskan pengaruhnya  sangat buruk. 

Bukan saja menurunkan produksi PKS konvensional, lebih dari itu bisa menyebabkan perusahaan sebagai avalis harus ketempuhan membayar cicilan utang mitra kepada bank, lantaran petani mitra tidak menyetor cicilan kepada perusahaan. 

"Perusahaan tidak sempat melakukan pemotongan cicilan, karena mereka (petani mitra) menjual kepada PKS tanpa kebun. Kondisi ini bisa merusak kemitraan yang sudah terbangun," ia menegaskan.

Ketika usai diskusi dikejar lagi dengan pertanyaan di angka berapakah dari skala 1-10 pengaruh buruk kiprah PKS tanpa kebun terhadap kinerja PKS konvensional,  Ketua Umum Gapki periode 2023-2028 itu tanpa ragu menyebut: "Sudah di angka 6 sampai 7," cetusnya, serius.

Namun ia mengakui pula, tidak semua PKS tanpa kebun merongrong PKS konvensional. Ada pula yang memberi manfaat lantaran membantu menyerap hasil panen petani mitra yang berlebih. "Kalau itu bagus, kita support keberadaannya," kata Eddy. 

PKS Tanpa Kebun di Mata Petani Swadaya

Bagi pengusaha sawit yang tergabung dalam Gapki, sah-sah saja jika menganggap kehadiran PKS tanpa kebun sebagai pengganggu. 

Namun tidak bagi petani sawit swadaya, bahkan juga bagi sebagian petani mitra. Hadirnya pabrik ini justru menjadi harapan baru. Mereka memperoleh alternatif penampung hasil panen mereka yang lebih menguntungkan. 

Selain memperoleh harga jual yang relatif lebih tinggi dibanding PKS konvensional, mereka juga memperoleh kemudahan akses ke pabrik, serta terhindar dari antrian panjang. 

Memang, mayoritas petani tersebut menjual sawitnya melalui tengkulak, namun tetap saja mereka memperoleh bagian yang bagus. 

Sejumlah petani swadaya, juga petani mitra, mengaku kalau harga jual kerap didikte oleh PKS konvensional. Itu sebabnya mereka banyak beralih ke PKS tanpa kebun. 

Namun tudingan mendikte harga ini ditampik Eddy Martono. Ia menegaskan kalau anggota Gapki tidak memonopoli harga. 

Sebab, paparnya, penentuan harga TBS dilakukan setiap dua minggu melalui rapat yang dihadiri pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat, serta mitra. 

Perusahaan juga harus memperlihatkan DO penjualan. "Jadi, tidak mungkin kita mempermainkan harga (beli). Apalagi kemitraan ini diawasi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)," kata Eddy.

Usulan Jalan Keluar

Naga-naganya, kontroversi kiprah PKS tanpa kebun ini masih terus berlanjut, bahkan bisa saja berpotensi meningkat. 

Surat Edaran Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian nomor 245/KB.410/E/03/2024 tentang Monitoring Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KBLI 10431 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit, yang dimaksudkan untuk menertibkan PKS tanpa kebun, tidaklah segampang yang diharapkan. Protes dan resistensi bermunculan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, mengingatkan, jika PKS tanpa kebun ditertibkan dengan mewajibkan terintegrasi dengan kebun inti, justru akan berdampak negatif kepada petani swadaya. 

Bukan tak mungkin akan berujung dicabutnya izin pabrik tersebut, jika tak mampu menyiapkan kebun inti dimaksud. "Jelas ini sangat buruk bagi petani swadaya," kata Gulat kepada elaeis.co, usai acara Halalbihalal Gapki dengan Media, di Jakarta, Selasa, 30 April 2024.

Gulat pun mengusulkan skema kemitraan bagi pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun sebagai upaya penyelesaian kontroversi terhadap pabrik komersial tersebut.  

"Suruh PKS bermitra dengan petani swadaya, kawinkan saja mereka. Nggak susah kok, buat saja regulasinya. Bagi yang melanggar, pidana. Itu aja kok susah," Gulat menambahkan.

Usulan ini tentu tidak mudah digolkan. Sebaliknya, usulan Ketua Umum Gapki Eddy Martono mungkin relatif lebih mudah diimplementasikan. 

Eddy mengusulkan agar pemerintah harus cermat dalam menerbitkan perijinan PKS tanpa kebun. Harus dilakukan pemetaan, apakah di suatu areal kebun masih diperlukan kehadiran PKS komersial karena kapasitas pabrik yang ada masih rendah, misalnya. 

Jika tidak diperlukan adanya pabrik lagi, kata Eddy Martono, ya jangan dikeluarkan ijin lagi.