Jakarta, elaeis.co - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus genjot agar seluruh anggotanya masuk dalam sertifikasi ISPO maupun RSPO. Bahkan ditargetkan hingga 2023 mendatang, 1.000 petani SPKS sudah bersertifikat.

Sekjen SPKS Mansuetus Darto mengatakan, pihaknya komitmen mendorong anggota untuk bersertifikat ISPO karena program ini merupakan langkah untuk sawit berkelanjutan di Nusantara. Dimana juga diwajibkan pemerintah dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Permentan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

"Saat ini ada 72 ribu petani yang tergabung dalam SPKS. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kami mulai persiapan ke arah sertifikasi ISPO ini sebagai komitmen nyata kami mendukung kebijakan pemerintah," kata Darto dalam keterangan tertulis diterima elaeis.co, Selasa (27/9).

Menurutnya, sertifikasi ini adalah strategi bagi petani untuk mengharumkan sawit rakyat Indonesia yang berkelanjutan. Bahkan juga strategi mentransformasikan petani sawit untuk masuk dalam standar pasar minyak sawit dunia.

"Untuk itu target kami pada tahun 2023 akan ada 1.000 petani sawit anggota di dorong masuk dalam sertifikasi baik itu ISPO maupun RSPO, saat ini sudah ada anggota kami di Riau yang tersertifikasi RSPO," imbuhnya.

Sementara, beberapa waktu lalu petani SPKS di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat juga telah melakukan audit sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). 

Petani sawit swadaya itu tergabung dalam Koperasi Persada Engkesik Lestari berlokasi di Desa Engkesik, Kecamatan Sekadau Hilir. Sekitar 200 orang petani tergabung dalam koperasi itu. Untuk luasan kebun mencapai 300 hektare.

Ketua SPKS Kabupaten Sekadau Bernadus Mohtar menjelaskan, sertifikasi yang dilakukan di Koperasi Persada Engkesik Lestari sekadau langsung dua sertifikat sekaligus. Baik itu ISPO dan RSPO. Dimana persiapan untuk melakukan sertifikat tersebut telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

"Kami didukung oleh SPOS Indonesia Yayasan Kehati dalam persiapan sertifikasi ini. Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari pemetaan petani sawit secara by name, by addres dan by spatial/polygon, pengurusan STDB, penguatan kelembagaan sampai pada pelatihan manajemen-manajemen koperasi, pelatihan-pelatihan Good Agricultural Practice (GAP) seperti pemupukan, semprot, perawatan, panen, Pelatihan Hama Terpadu (PHT), Pelatihan Penggunaan Pestisida dan lain-lain. Sampai pada menfasilitasi kemitraan dengan perusahaan sekitar juga," ujarnya.

Menurutnya, tantangan yang paling berat untuk proses dalam sertifikasi ISPO ini pada aspek legalitas petani sawit. Sebab ada 400 petani yang dipetakan di desanya. Namun tidak semua memiliki legalitas kebun. Sementara persyaratan ISPO itu harus ada legalitas petaninya.

"Kita berharap ini bisa didengar oleh pemerintah agar memprioritaskan petani sawit dalam hal legalitas tanah, selain itu perlunya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk sampai di sertifikasi ISPO," tandasnya.