Pekanbaru, elaeis.co - Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus merosot. Bahkan tahun 2022 lalu, realisasinya anjlok dan sangat jauh dari target. 

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan juga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengakselerasi program itu. 

Darto menyebut, yang harus dilakukan bukan lagi mengotak-atik masalah persyaratan yang ada, tetapi memberikan dukungan kepada petani swadaya yang saat ini masih kesulitan dalam mengurus kelembagaan mereka. Karena syarat utama PSR, kata Darto, adalah petani harus memiliki kelembagaan. 

"Sebenarnya bukan lagi pada teknis, tetapi bagaimana kesiapan BPDPKS dalam hal menyiapkan infrastruktur di petani sawit agar mereka bisa menyiapkan diri atau menyiapkan proposalnya untuk bisa diajukan ke program BPDPKS. Misalnya seperti kelembagaan petani," kata Darto kepada elaeis.co, Kamis (9/3). 

"Selama ini kan untuk peremajaan sawit yang ada, dari dulu kan mayoritas eks plasma. Yang eks plasma itu kan rata-rata sudah terasosiasi. Mereka juga sudah punya koperasi sebelumnya, kemudian kebun-kebun mereka dalam satu hamparan," tambahnya. 

Sementara untuk petani swadaya yang memang notabenenya berkebun dari inisiatif sendiri membuka lahan, kesulitan mengakses PSR karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki kelembagaan. 

Dia mengaku saat ini banyak petani swadaya yang sangat ingin mengakses program PSR. Akan tetapi karena tidak memiliki kelembaban dan kendala lainnya, keinginan itu pun tidak bisa diwujudkan. 

"Sekarang ini tinggal kesiapan BPDPKS untuk menyiapkan sesuatu untuk mendukung inisiatif-inisiatif petani yang mau melakukan peremajaan sawit itu. Misalnya, dana untuk pendataan kebun petani. Dana untuk pembangunan kelembagaan petani. Kan begitu-begitu yang dibutuhkan oleh petani. Sehingga ke depan itu petani-petani mandiri juga punya jaminan untuk mengakses dana peremajaan sawit," ujarnya.