Sanggau, elaeis.co - Meski ikut menggerakkan perekonomian daerah, keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, belum lepas dari konflik dan masalah.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Sanggau, Syafriansyah, mengatakan, saat ini 43 perusahaan sawit di daerah itu sedang menghadapi berbagai persoalan mulai dari masalah manajemen hingga sengketa dengan masyarakat sekitar.

“Mayoritas perusahaan perkebunan menghadapi persoalannya sendiri. Ada yang berat seperti kelemahan manajemen dalam pengelolaan kebun yang menyebabkan kebun tidak standar. Ada yang menghadapi masalah konflik sosial, masalah kemitraan yang tidak harmonis dan menyebabkan hak dan kewajiban belum terpenuhi, ada juga masalah kriminal seperti pencurian buah sawit,” katanya dalam keterangan resminya, kemarin.

Selain itu ada perusahaan yang menghadapi persoalan hak guna usaha (HGU). Ada juga yang punya izin usaha perkebunan (IUP) tapi sebagian wilayahnya terlantar karena belum dikelola sesuai peruntukannya.

“Ada kebun yang dikelola secara tidak profesional, kebunnya terlantar. Hak masyarakat mendapatkan plasma juga tidak dipenuhi. Dan yang paling parah, ada sebagian kebun plasma yang masuk kawasan hutan," ungkapnya.

"Ini baru sebagian persoalan yang kami sampaikan, masih banyak persoalan lain yang memang harus segera diselesaikan,” tambahnya.

Dia mengaku sudah mengingatkan kepada seluruh perusahaan sawit di Sanggau yang bermasalah itu agar segera menyelesaikan masalahnya.

“Supaya pembangunan perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau bisa terwujud,” imbaunya.

Dia juga meminta perusahaan meningkatkan kemitraan dengan petani dan memaksimalkan lahan yang sudah ada izinnya tanpa menambah luasan.

"Masih ada perusahaan yang kecil produksinya walaupun lahannya cukup luas. Ada tanaman yang sudah berada pada usia tidak produktif atau tanaman tua, sehingga perlu diadakan program replanting," tukasnya.

Perusahaan juga diminta mengikuti sertifikasi dan membantu petani mendapatkan ISPO. "Tata kelola harus berkelanjutan agar diterima di pasar international," tutupnya.