Bengkulu, elaeis.co - Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan berhasil jika pemerintah membantu pengadaan pupuk bagi petani kelapa sawit. Sampai saat ini harga pupuk non subsidi di pasaran sangat mahal dan hal tersebut tentu saja membuat banyak petani kelimpungan untuk mengelola biaya produksi. 

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan mengatakan, tingginya harga pupuk akan mengganggu PSR yang digalakkan oleh pemerintah pusat.

"Petani yang ikut program PSR saat ini mengeluh karena harga pupuk non subsidi mahal, sementara mereka telah dilarang membeli pupuk subsidi," kata Ricky, kemarin.

Baca juga: Petani Minta Lakukan Pendampingan Saat PSR

Menurutnya, petani terpaksa harus memutar otak untuk mencari solusi terkait mahalnya harga pupuk non subsidi. Mereka ada yang menggunakan pupuk kandang dan ada juga yang memanfaatkan abu sekam padi untuk meningkatkan unsur hara tanah.

"Petani peserta PSR terus mencari solusi pupuk alternatif. Karena harga pupuk non subsidi dan herbisida melonjak tajam, bisa-bisa dana bantuan Rp 30 juta per hektare dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan habis hanya untuk beli pupuk dan herbisida saja," tukasnya.

Ricky memperkirakan, belanja pupuk dan herbisida dengan harga saat ini mencapai Rp 29 juta per hektare. 

"Padahal sebelumnya hanya Rp 11 juta. Tentu saja petani kebingungan dibuatnya, pasalnya bantuan PSR yang diterima hanya Rp 30 juta per hektare," sebutnya.

Dia khawatir Program PSR yang bertujuan mendongkrak produktivitas kebun rakyat terancam gagal jika petani kelapa sawit dibiarkan hanya mengandalkan dana hibah Rp 30 juta.

"Program PSR akan berantakan jika kenaikan harga pupuk dan herbisida ini tidak dikendalikan segera, makanya pemerintah pusat harus membantu petani kelapa sawit di daerah salah satunya memberi bantuan pupuk," tuturnya.

Jika tidak bisa memberikan bantuan pupuk, pemerintah pusat diminta menaikkan anggaran bantuan PSR ke petani menjadi Rp 60 juta per hektare. 

"Kalau tidak dibantu pupuk, ya mungkin solusinya naikkan dana PSR. Ini mengingat biaya PSR naik hampir 50 persen akibat naiknya harga pupuk dan herbisida," tutupnya.