Bengkulu, elaeis.co - Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam melihat regulasi masyarakat adat terkait perkebunan sawit di Bengkulu khususnya dan Indonesia pada umumnya. Menurutnya, perkebunan sawit dan masyarakat adat tidak perlu dipertentangkan.

"Karena sama-sama saling membutuhkan dalam rangka kegiatan pembangunan ekonomi. Masyarakat adat dan perkebunan sawit dapat berdampingan," katanya dalam jumpa pers di Kota Bengkulu, kemarin.

Terkait RUU Masyarakat Adat, dia menegaskan bahwa penyusunannya harus lebih jeli agar tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

"Masyarakat adat telah diatur di dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi terkait masyarakat adat sudah ada dan tersebar lintas sektoral. Sebaiknya pemerintah mengharmonisasikan RUU itu dengan peraturan hukum adat yang sudah ada," harapnya.

Dia melanjutkan, persoalan hutan adat dan konflik perkebunan terjadi karena ketidakjelasan atau tumpang tindih regulasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harusnya tidak membuat aturan sendiri tanpa melibatkan semua pihak termasuk pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN.

Ruang hidup bagi masyarakat adat yang proporsional dan berkekuatan hukum perlu disediakan. "Konflik dapat terjadi jika mayoritas lahan yang diklaim sebagai wilayah adat, dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh KLHK," sebutnya.

"Makanya kita meminta pemerintah untuk melihat regulasi masyarakat adat dengan lebih jeli dan mengharmonisasikan peraturan hukum adat yang sudah ada. Jangan sampai hutan yang diklaim kawasan adat masuk kawasan KLHK, makanya aturan yang ada harus diharmonisasikan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ricky Gunarwan menyatakan bahwa perkebunan sawit juga memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi Bengkulu. Namun dia menekankan bahwa pengembangan perkebunan sawit harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan regulasi yang ada.

"Kami mendukung pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa masyarakat adat dan perkebunan sawit harus bisa berdampingan dengan baik. "Sebab perkebunan kelapa sawit mampu memberikan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat termasuk masyarakat adat," tutupnya.