Pekanbaru, elaeis.co - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau pada bulan Januari 2024 sebesar 156,59. Terjadi kenaikan 0,19 persen dibanding NTP Desember 2023 sebesar 156,29. 

"Kenaikan NTP ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,39 persen. Lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,20 persen," kata Kepala BPS Riau, Asep Riyadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/2). 

Baca Juga : NTP Sulut Melonjak, BPS: Daya Beli Petani Makin Baik 

Dia menjelaskan, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan dan daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. "Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani," ujarnya.

Dia melanjutkan, kenaikan NTP di Provinsi Riau pada bulan Januari 2024 terjadi pada 4 dari 5 subsektor penyusun NTP. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada subsektor Hortikultura, sebesar 1,03 persen. Menyusul subsektor Peternakan yang naik sebesar 0,28 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang naik sebesar 0,18 persen, dan subsektor Perikanan yang naik sebesar 0,13 persen. 

Sementara itu, NTP pada subsektor Tanaman Pangan mengalami penurunan sebesar 0,23 persen. 

Khusus untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, terjadi kenaikan indeks sebesar 0,18 persen menjadi 168,85. Hal ini disebabkan oleh kenaikan It sebesar 0,39 persen, sementara Ib hanya mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen. 

"Kenaikan indeks harga yang diterima petani disebabkan oleh naiknya indeks harga kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,39 persen, khususnya karet, kelapa sawit, kelapa dan pinang," jelasnya. 

Berdasarkan catatan BPS, 8 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan NTP pada Januari 2024. Riau tercatat sebagai provinsi dengan kenaikan NTP terbesar ke-7. 

Di mana kenaikan tertinggi terjadi di Lampung sebesar 1,90 persen, Jambi sebesar 1,75 persen, Bengkulu sebesar 1,08 persen, Sumatera Barat sebesar 0,98 persen, Bangka Belitung sebesar 0,86 persen, dan Aceh sebesar 0,26 persen.