Palembang, elaeis.co - Pelaksanaan Regulasi Antideforestasi atau EUDR yang diciptakan oleh Uni Eropa serta berbagai regulasi lain yang berpotensi menekan sawit dan kesejahteraan petani sawit menjadi pembahasan utama yang dibahas di Kota Palembang, Provinsi Sumaetera Selatan (Sumsel), Selasa (11/6/2024) pagi.

Hal itu terungkap dalam acara lokakarya petani sawit berskala internasional yang diadakan oleh Dewan Negara - Negara Penghasil Kelapa Sawit atau The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Di hadapan ratusan petani sawit dari Indonesia dan Malaysia serta para pengurus CPOPC, Sekretaris Jenderal (Sekjen) CPOPC Rizal Affandi Lukman mengingatkan bahwa hanya dalam waktu 6 bulan lagi EUDR akan diterapkan.

Baca Juga: Gelar Lokakarya, Perusahaan Sawit Ini Ingin Para Pemasok di Aceh Paham NDPE

"Penting bagi kota untuk menyijapi hal ini, baik menghadapi EUDR maupun regulasi lainnya yang berpotensi menekan kesejahteraan petani sawit," ucap Rizal Affandi Lukman saat memberikan kata sambutan dalam acara tersebut.

Karena itu Rizal mendorong semua pihak bisa bekerjasama secara kolektif untuk mencegah tekanan terus-menerus dari beragam regulasi terhadap para petani.

Rizal berharap semua pihak yang terlibat dalam CPOPC bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan yang sering dihadapi para petani sawit.

Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam (KPJ SDA) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang hadir dalam acara itu juga menyatakan kekhawatoran yang senada.

Kata dia, ada setidaknya 2,6 juta petani sawit skala kecil di Indonesia, juga ada di negara lain, yang harus diperhatikan, baik dalam menghadapi berbagai tekanan regulasi, termasuk EUDR.

"Juga menjadi tantangan bagaimana meningkatkan produktivitas petani sawit," kata mantan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian ini.

Wakil Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia, Datuk Yusran Shah mengungkapkan Kerajaan Malaysia belakangan ini terus mencoba menaikan produktivitas petani sawit.

Yusran yang tampil secara daring punengatakan pihaknya juga berupaya agar peningkatan produktivitas itu diikuti dengan kemampuan petani sawit dalam menjaga lingkungan.

"Serta di saat yang sama, kami berupaya agar petani kami mampu menjaga kelestarian lingkungan dan berbagai hal yang terkait perkembangan sosial di sekitar perkebunan sawit guna menghadapi berbagai regulasi, terutama EUDR," kata dia.

Baca Juga: Di Palembang, Pemerintah Papua Nugini Sampaikan Permintaan Khusus kepada CPOPC

Wakil Menteri Pertanian Honduras, Roy Lazo Rodriguez, mengungkapkan problem petani sawit di Honduras saat ini adalah hambatan infrastruktur yang membuat mereka kesulitan menjual buah sawit atau TBS.

Di saat yang sama, kata Rodrigues, EUDR juga sudah mulai memberikan dampak kepada para petani sawit di Honduras, terutama yabg dikaitkan dengan isu lingkungan.

"Karena itu tidak heran kalau kami, Pemerintah Honduras, berupaya untuk memperbaiki infrastruktur agar para petani sawit bisa menjual TBS mereka dengan lancar," kata Rodrigues.

"Kami juga mendorong petani sawit kami agar mampu menjaga kelestarian lingkungan di sekitar perkebunan sawit mereka agar bisa menghadapi EUDR dan regulasi lainnya," tegas Wakil Menteri Pertanian Honduras, Roy Lazo Rodriguez.