Pangkal Pinang, elaeis.co - Kabupaten penghasil kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (babel) terus mengebut penyelesaian dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). RAD KSB disusun oleh para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, asosiasi sawit, CSO, pelaku usaha, sampai dengan pekebun sawit.

RAD KSB mencantumkan antara lain penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola dan penanganan sengketa; dan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar produk kelapa sawit.

RAD KSB juga menjadi penentu alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang akan dibagikan pada tahun 2025 mendatang.

Fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Babel, Fikri mengatakan, saat ini ada 5 kabupaten yang sudah menyelesaikan penyusunan RAD KSB. Yakni Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, dan Belitung. "Kabupaten Bangka merupakan kabupaten kelima yang sudah menyelesaikan RAD KSB dalam upaya implementasi DBH Sawit di Provinsi Kepulauan Babel," sebutnya dalam pernyataan resmi dikutip Ahad (8/12).

“Untuk RAD KSB yang disusun pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel sendiri, saat ini sudah dalam tahap verifikasi di Kemendagri untuk penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub),” tambah Fikri.

Dilanjutkannya, proses pembuatan Peraturan Bupati (perbup) RAD KSB dari Pemkab Bangka Tengah dan Belitung saat ini sedang diproses di Kanwil Kemenkum HAM dan Biro Hukum Setda Babel.

"Sedangkan dari Kabupaten Bangka, baru mau mengajukan ke Biro Hukum dan Kanwil Kemenkum HAM Babel," jelasnya.c

“RAD KSB dari Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat sedang dalam proses perbaikan dengan mengacu pada hasil evaluasi Biro Hukum dan Kanwil Kemenkum HAM Babel ,” imbuhnya.