Yogyakarta, elaeis.co - Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN enggak boleh tutup mata dan telinga atas nasib petani kelapa sawit swadaya. "Musti gerak cepat merespon protes 17 juta petani sawit dan pekerja sawit. Ya sebelum semuanya terlambat," Gulat semakin terlihat serius.

Kenapa cuma tertuju pada dua kementerian itu? Lantaran Kementerian Pertanian yang mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018. Permentan itu cuma melindungi petani bermitra. 

Lalu kenapa BUMN, ya lantaran tender Crude Palm Oil (CPO) sehari-hari diselenggerakan oleh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Perusahaan ini berada di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara III yang notabene milik BUMN. "Kuncinya di situ," tegas Gulat. 

CPOPC juga kata Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini punya peran penting untuk menyelesaiakan persoalan petani swadaya tadi lantaran CPOPC adalah persatuan negara-negara penghasil minyak kelapa sawit. Petani sawit bagian penting dari CPOPC. 

Baca juga: Es Cendol, Gulat dan 'Ternak Masalah' itu

Balik ke KPBN tadi, perusahaan ini adalah pelaksana tender CPO yang saban hari diumumkan. Kalau tender yang dilakukan tidak kompetitif, maka petani sawit swadaya sangat-sangat terdampak dan dirugikan. lho?

"Sebab harga TBS petani swadaya berkiblat langsung ke hasil tender CPO harian perusahaan itu. Beda dengan petani bermitra yang dikawal ketat oleh Disbun saat penetapan harga sekali seminggu dan ada juga yang dua kali sebulan atau sekali sebulan," katanya. 

Kalau ada yang mengatakan kenapa petani swadaya tidak bermitra saja dengan PKS, "Saya kembali bertanya, emangnya PKS senang bermitra dengan petani swadaya? Enggak bakalan. Petani bermitra itu sangat dihindari oleh PKS. Itu udah enggak rahasia lagi, tapi fakta," tegas Gulat. 

Terlebih di Permentan 01 tahun 2018 yang mengatur tataniaga TBS itu, tidak ada pasal yang mengharuskan PKS bermitra dan tidak ada sanksi apapun kalau PKS menolak petani, kelompok tani atau koperasi untuk bermitra. 

Biasanya kata Gulat, PKS yang tak mau bermitra itu adalah mereka yang tidak tergabung dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 

"Kalau GAPKI saya amati sangat edukatif. Malah mendorong  anggotanya untuk menjadikan petani sawit swadaya sebagai mitra strategis. Sayangnya anggota GAPKI --- kalau tak salah cuma 40% dari total korporasi sawit yang ada di negara ini," terangnya. 

Terkesan dengan apa yang dibilang Gulat, Desmanto. langsung mengundang Apkasindo untuk berdiskusi di kantor. 

"Biar bisa dikaji lebih dalam lagi. Kami, sangat terbantu atas masukan-masukan dan informasi yang diberikan oleh Apkasindo," kata lelaki ini sambil mengajak Gulat bertukar nomor handphone. 

Witjaksana sendiri begitu mengapresiasi kinerja Apkasindo. "Selama ini saya mengikuti pergerakan Apkasindo. Semua buah pemikirannya bagus-bagus dan berkelas," ujarnya. 

CPOPC sendiri kata Witjak sangat terbantu oleh keberadaan Apkasindo. "Kebetulan tugas saya ada di seputaran petani sawit. Apa yang dibilang Gulat tadi benar, bahwa harga TBS tidak lepas dari keberlanjutan," katanya. 

Waktu acara CPOPC Smallhooder Workshop and Field Visit di Medan ujar Witjak, perwakilan Apkasindo ada membahas apa yang dibilang Gulat itu. "Penyelesaian persoalan ini tentu menjadi tugas semua stakeholder sawit untuk lebih baik ke depannya," dia berharap.

Gulat sendiri mengaku bersyukur ketemu dengan dua sosok itu. Meski pertemuan itu tidak direncanakan --- lantaran sambil makan siang di taman gedung pertemuan tadi--- tapi hasilnya sangat dasyat. 

"Terimakasih kepada Pak Desmanto dan Pak Witjaksana atas responnya terhadap permasalahan yang dialami petani sawit. Kami akan segera meminta dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Holding Perkebunan Nusantara. Ini akan sangat membantu kami petani sawit memahami fungsi dan peran dari KPBN dan tentunya kami akan “curhat” nantinya," Gulat sumringah.