Sanksi
Sorotan terbaru dari Tag # Sanksi
Harga Sawit Akan Lebih Maksimal Jika Seluruh PKS Berkontribusi dalam Penetapan Harga
Harga kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus menunjukkan pergerakan yang positif. Minggu ini harganya dibandrol Rp3.646,93/kg.
Penyelesaian Sawit Rakyat Harus Melalui Penataan Sesuai PP 23/2021 dan Putusan MK 181/PUU-22/2024 Bukan Penertiban
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menegaskan bahwa penyelesaian kebun sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan harus ditempuh melalui mekanisme penataan kawasan hutan, bukan melalui pendekatan penertiban, penyitaan, atau ancaman sanksi pidana dan denda.
Sempurnakan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pansus DPRD Kaltim Konsultasi ke KLH
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (kaltim) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) melakukan konsultasi awal dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta. Konsultasi ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan regulasi daerah yang diharapkan menjadi payung hukum perlindungan
Patroli Gabungan Digelar Amankan Kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling
Keberlangsungan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling di Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (kuansing), Riau, terus menghadapi ancaman. Sebagai langkah pengamanan, Polsek Singingi Hilir melaksanakan patroli gabungan terpadu di kawasan konservasi tersebut.
KLH Segel 4 Perusahaan dan Tutup Satu Pabrik Sawit Terkait Karhutla dan Pencemaran di Riau
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) mengambil langkah tegas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Provinsi Riau.
Karhutla Marak, Perusahaan di Riau Diingatkan Patuhi Aturan TMA Lahan Gambut
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan pemegang konsesi di Provinsi Riau. Kepatuhan seluruh perusahaan, baik di sektor kehutanan maupun perkebunan sawit, mematuhi aturan mengenai tinggi muka air (TMA) di areal konsesinya akan terus dievaluasi.
Dapat PROPER Merah, Perusahaan Sawit ini Masih Asal-asalan Kelola Limbah
Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, mengungkapkan temuan pelanggaran serius dalam pengelolaan limbah lingkungan oleh salah satu perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, PT Mutiara Agam. Hal ini terungkap saat Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke lokasi perusahaan.
Realisasi Plasma Oleh Perusahaan Sawit Minim, DPRD Riau akan Bentuk Pansus
Masih banyak perusahaan di Riau belum menjalankan kewajibannya membangun kebun plasma bagi masyarakat. Padahal, peraturan mewajibkan perusahaan mengalokasikan 20 persen dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk masyarakat. Terkait dengan hal ini, DPRD Riau berkoordinasi dengan Pemprov Riau membentuk panitia khusus (pansus) untuk memastikan pelaksanaan pembangunan kebun plasma sawit oleh perusahaan.
Nekat Bakar Lahan untuk Kebun Sawit, Warga Batang Gansal Diringkus
Aksi pembakaran lahan kembali mencoreng upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Seorang warga SD alias Wardi (34), nekat membakar lahan seluas hampir satu hektar di wilayah Dusun Talang Tanjung, Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal. Kini, ia harus berurusan dengan hukum setelah diciduk oleh pihak kepolisian. Kapolres Indragiri Hulu, AKBP Fahrian Saleh Siregar MSi melalui Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran SH mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan pantauan dari sistem Dashboard Lancang Kuning (DLK), yang mendeteksi adanya hotspot di koordinat 0°44'37?S 102°25'14?E.
Hashim Djojohadikusumo: Produk Konsumsi Eropa Tak Bisa Lepas dari Sawit Indonesia
Di tengah tekanan regulasi Eropa soal deforestasi dan keberlanjutan, satu fakta tak terbantahkan diungkap oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, 27 negara anggota Uni Eropa justru masih sangat bergantung pada pasokan kelapa sawit dari Indonesia, terutama sebagai bahan baku utama produk-produk konsumsi harian. “Kelapa sawit Indonesia tidak dikenai sanksi apa pun oleh Uni Eropa. Sebaliknya, sangat dibutuhkan oleh industri mereka,” ujar Hashim dalam forum Breakfast Meeting KADIN dan MADEF di Paris, Senin (15/7).