Sorotan terbaru dari Tag # PP
Sumatera
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit telah terbit, yang ditetapkan pada 24 Juli 2023. Butirannya merinci besaran alokasi yang diterima oleh provinsi, kabupaten/kota.
Sumatera
besaran dana DBH sawit saat ini masih dirumuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama DPR RI
Nasional
Pemerintah menargetkan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahap I dimulai pada Mei 2023
Sumatera
Riau bakal dapat tambahan pemasukan dari Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang menjadi payung hukum DBH sawit sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah
Sumatera
Anggota koperasi rugi hingga Rp 129.168.000.000 karena perusahaan menyetor bagi hasil ke Ketua Koperasi yang sudah diganti
Nusantara
Asosiasi Petani Lestari Kelapa Sawit (APLKS) mengadakan Pelatihan Pemberian Kerja yang Bebas dan Adil serta Pelatihan Tidak Ada Diskriminasi, Pelecehan dan Kekerasan Seksual
Serba-Serbi
Massa PP dan pengurus baru Koperasi Petani Sawit (Kopsa) Karya Bakti berencana mengadakan aksi besar-besaran pada 29 Juni
Nusantara
Tuntutan daerah penghasil untuk mendapatkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit telah diakomodir oleh UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Saat ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan turunan mengenai pelaksanaan pembagian DBH sawit
Serba-Serbi
Kabupaten Indragiri Hulu (inhu) merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang ikut menyumbang devisa negara dari sektor industri sawit. Hamparan perkebunan kelapa sawit di daerah itu mencapai kurang lebih 140 ribu hektar
Serba-Serbi
Perjuangan daerah-daerah penghasil sawit untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit akhirnya membuahkan hasil, setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Komisi XI DPR RI menyetujuinya