penyegelan
Sorotan terbaru dari Tag # penyegelan
Lahan Sawit Disegel Satgas PKH, Petani Melawi Resah, Gubernur Kalbar Cari Jalan Tengah
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih ratusan hektar lahan sawit di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (kalbar), karena berada di kawasan hutan produksi. Ratusan petani sawit mandiri di daerah itu resah. Penyegelan dinilai tidak adil sebab lahan tersebut telah puluhan tahun digarap masyarakat.
Dilaporkan Perusahaan Sawit, Gakkum LH Segel 200 Hektare Lahan Terbakar di Kubu Raya
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Tim Gakkum LH mengambil langkah tegas dalam upaya penegakan hukum lingkungan dengan melakukan penyegelan terhadap lahan bekas terbakar seluas ±200 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Langkah penyegelan ini merupakan respons atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu peningkatan titik api (hotspot) dan penurunan kualitas udara di wilayah tersebut. Penyegelan dilakuka
Disebut KLH Terkait Karhutla, PT Tunggal Mitra Plantation Buka Suara
PT Tunggal Mitra Plantation (TMP) angkat bicara setelah namanya disebut dalam daftar perusahaan yang disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Dalam rilis yang disampaikan Senin (28/7), Regional Controller Region Riau Utara PT TMP, Tomi Parikesit, menegaskan bahwa titik api yang ditemukan tidak berada di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) maupun area operasional resmi milik perusahaan. “Terkait dugaan keterlibatan perusahaan kami, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi
KLH Segel 4 Perusahaan dan Tutup Satu Pabrik Sawit Terkait Karhutla dan Pencemaran di Riau
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) mengambil langkah tegas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Provinsi Riau.
Dapat PROPER Merah, Perusahaan Sawit ini Masih Asal-asalan Kelola Limbah
Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, mengungkapkan temuan pelanggaran serius dalam pengelolaan limbah lingkungan oleh salah satu perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, PT Mutiara Agam. Hal ini terungkap saat Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke lokasi perusahaan.
Satgas Segel 13.491 Ha Areal di Kampar, Termasuk Konsesi yang Diklaim Perusahaan HTI
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus melakukan penertiban di Bumi Lancang Kuning, termasuk yang terbaru adalah memasang plang penyegelan areal seluas 13.000 hektar (Ha) di Kabupaten Kampar, Riau. Salah satu areal yang disegel tersebut diketahui bagian dari areal yang diklaim konsesi salah satu perusahaan hutan tanaman industri (HTI).
Penyitaan Lahan Sawit Dinilai Otoriter, Akademisi: Bisa Dibatalkan Lewat PTUN
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penertiban terhadap perkebunan sawit milik ratusan perusahaan yang berada dalam kawasan hutan.
Satgas PKH Diingatkan Tidak Perburuk Citra Sawit Indonesia
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diingatkan tidak melakukan penyitaan dan penyegelan kebun sawit dalam kawasan hutan secara membabi buta. Tindakan arogan yang dilakukan terhadap kebun sawit yang dinilai ilegal akan menambah buruk citra Indonesia di mata dunia terutama negara-negara Eropa.
Ribuan Hektare Kebun Sawit PBS di Kalteng Disegel Satgas PKH
Terindikasi masuk dalam kawasan hutan, lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Agro Bukit (AB) di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (kalteng), disegel Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Penyitaan ditandai dengan pemasangan plang tanda penguasaan negara di kawasan perkebunan sawit tersebut.
Ribuan Bibit Siap Tanam Disegel, Sawit Diharamkan di Kuningan
Mendapat informasi ada distribusi bibit dan aktivitas penanaman kelapa sawit di wilayahnya oleh salah satu perusahaan, Bupati Kuningan, Jawa Barat, H. Dian Rachmat Yanuar, mengintruksikan Kasat Sat Pol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk melakukan penindakan.