kawasan lindung
Sorotan terbaru dari Tag # kawasan lindung
Disbun dan Komisi II DPRD Sulbar Evaluasi Status HGU Sawit dan Cara Penetapan Harga TBS
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pendampingan dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Sulbar ke perusahaan kelapa sawit PT Astra Grup di Kabupaten Pasangkayu. Kunjungan kerja dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPRD Sulbar. Dari
Tak Mau Urus HGU, 194 Perusahaan Diproses Satgas Sawit
Tak mau mengurus izin Hak Guna Usaha (HGU) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), 194 perusahaan kelapa sawit dilaporkan ke Kejaksaan Agung dan Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit.
Rosmala: Pemerintah Tak Pernah Menyuruh Orang Berkebun Sawit di Hutan
perkebunan kelapa sawit di daerah itu belum begitu luas jika dibandingkan provinsi lain
Kalteng Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola dan Bangun Database Perkebunan Sawit
hendaknya perkebunan kelapa sawit mempunyai aturan-aturan dan batasan dalam pelaksanaannya di lapangan. Karena dikhawatirkan jika tidak ada aturan yang jelas dan tegas, perkebunan kelapa sawit ini bisa jadi akan masuk ke Kawasan Lindung dan Cagar Alam
Permentan 03/2022 Direvisi, Apa Saja yang Berubah?
Petani di Provinsi Bengkulu yang memiliki perkebunan kelapa sawit di lahan gambut diminta segera mengajukan usulan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
Syarat Bebas Kawasan Lindung Gambut Mau Dicabut, Begini Respon Petani
syarat itu mempersulit para petani untuk mendapatkan dana hibah PSR
Gagal Ikut PSR, Petani: Yang Tahu Kawasan Lindung Gambut Cuma Tuhan dan KLHK
Yang tahu kawasan itu gambut dilindungi atau tidak cuma Tuhan sama KLHK
Realisasi PSR Rendah Gara-gara Syarat Baru
kebun yang berhasil di-replanting tak sampai 20 persen.
Realisasi PSR Meleset Gara-gara Status Bebas Kawasan Lindung Gambut
Yang paling sulit bagi pekebun adalah melengkapi surat keterangan bebas dari kawasan lindung gambut
Investor Perkebunan Silahkan Masuk, Masih Tersisa Lahan Luas di Daerah ini
masih ada 900.000 ha lagi yang bisa dikelola untuk komoditas perkebunan