ATR/BPN
Sorotan terbaru dari Tag # ATR/BPN
Nasional
Nasional
Saatnya Sawit Lebih Berkeadilan untuk Masyarakat, SPKS Dukung Rencana Plasma 80%
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengapresiasi rencana pemerintah meningkatkan alokasi kebun masyarakat melalui skema plasma dari 20% menjadi 80%. SPKS menilai kebijakan tersebut dapat memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan di sektor sawit dan membuka ruang penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Nasional
Nasional
ATR/BPN Soroti 6 Akar Konflik Lahan Sawit, Jadi PR Serius Tata Kelola Perkebunan Nasional
ATR/BPN menyoroti 6 akar konflik lahan sawit yang masih terjadi, jadi pekerjaan rumah besar dalam pembenahan tata kelola perkebunan nasional.
Papua
Papua
ISPO Masih Lelet, Petani Papua Selatan Tuding ATR/BPN Lamban Urus Legalitas Lahan
ISPO di Papua Selatan terancam mandek. Petani menuding ATR/BPN bergerak lamban mengurus legalitas lahan adat, membuat sertifikasi berkelanjutan itu tak kunjung bisa dijalankan.
Sumatera
Sumatera
Masuk Kawasan Hutan, 9 Ribu Hektar HGU Lahan Sawit PT Agro Muko Tak Diperpanjang
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di sejumlah provinsi, termasuk Bengkulu. Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin, menyampaikan laporan terkait perpanjangan HGU milik PT Agro Muko. Indera menjelaskan bah
Nasional
Nasional
Lahan Sawit Perusahaan di Luar HGU akan Disita dan Dijadikan Plasma
Jakarta, elaeis.co – Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam menertibkan penguasaan lahan perkebunan sawit yang melampaui batas izin Hak Guna Usaha (HGU). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa lahan sawit yang kelebihan dari izin HGU dan belum memiliki sertifikat, akan
Nasional
Nasional
Perusahaan Sawit Wajib Kantongi HGU dan IUP, Kecuali Berdiri Sebelum 2017
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa perusahaan kelapa sawit yang sudah beroperasi sebelum tahun 2017 dan telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tidak bisa dianggap melanggar hukum meski belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Nasional
Nasional
Cegah Sengketa, Kepala Daerah Diminta Sosialisasikan Pemasangan Tanda Batas Tanah
Sengketa pertanahan antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan perusahaan sawit dan sektor usaha lainnya di berbagai daerah di Indonesia masih terus bermunculan. Karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak para kepala daerah untuk aktif menyosialisasikan
Papua
Papua
Koperasi Inggyash Ghuzi Siap Bangun Kebun Plasma Sawit Masyarakat 9 Marga
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mendukung Koperasi Inggyash Ghuzi membangun kebun plasma kelapa sawit untuk masyarakat 9 marga di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke.
Nasional
Nasional
Satu Keluarga Kuasai Tanah Jutaan Hektare, Bey: Penataan Jangan Cuma Jargon
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, terkait ketidakadilan struktural dalam hal distribusi tanah di Indonesia.
Nusantara
Nusantara
Nusron Kembali Ancam Cabut HGU Perusahaan Sawit yang Tak Patuh Aturan Plasma
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Utara (Sumut) akan bekerja sama menuntaskan seluruh target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Sumut sebagai bagian dari target nasional. Komitmen itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang bersama Pemda se-Sumut di Medan pada Rabu (7/5).