Bengkulu, elaeis.co - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu mendorong petani kelapa sawit di daerah itu untuk mengelola tandan buah segar (TBS) sendiri menjadi minyak goreng. 

Hal tersebut dilakukan mengingat harga jual TBS kelapa sawit tingkat petani sejak beberapa pekan terakhir terus mengalami penurunan hingga bertengger diangka Rp 900 per kilogram.

Ketua HIPMI Bengkulu, Undang Sumbaga mengatakan, petani kelapa sawit saat ini bergantung dengan industri sawit untuk mengolah kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi minyak goreng sawit. 

Padahal menurutnya, petani juga bisa mengelola TBS secara mandiri untuk dijadikan minyak goreng. Salah satunya dengan membentuk koperasi atau mendorong desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membangun industri pengolahan minyak sawit secara mandiri.

"Saya pikir petani bisa mengelola TBS menjadi minyak goreng kalau mereka membentuk koperasi ataupun mendorong BUMDes yang ada di desanya untuk membangun industri pengolahan minyak sawit," kata Undang, Rabu (29/6).

Dengan demikian, kata dia, petani swadaya tak lagi bergantung terhadap berbagai pabrik minyak sawit yang dimiliki korporat besar. Sehingga petani kelapa sawit di daerah bisa lebih mandiri dan tidak khawatir harga TBS dipermainkan oleh perusahaan.

"Kalau di desanya ada industri pengolahan minyak sawit, mereka tidak perlu lagi bergantung dengan industri pengolahan milik perusahaan besar," ujar Undang.

Ia mengaku, petani tidak harus membangun pabrik pengolahan TBS skala besar, mereka bisa membangun pabrik pengolahan skala kecil seperti yang dilakukan petani swadaya di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 

Dimana petani di sana membangun pabrik pengolahan TBS yang mampu menghasilkan minyak goreng hingga 600 kg per hari. Pabrik tersebut dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp 3 miliar dengan sumber dana yang dihimpun dari koperasi-koperasi petani sawit rakyat di daerah itu.

"Banyak potensi yang bisa kita kembangkan, sehingga petani juga bisa naik kelas, salah satunya dengan membangun pabrik pengolahan TBS sendiri," kata Undang.

Selain itu, ia juga berharap, ketika petani telah memiliki pabrik pengolahan TBS sendiri, pemerintah juga harus memikirkan pasar untuk pabrik tersebut. Jangan sampai hasil pengolahan yang telah dihasilkan oleh pabrik malah tidak diserap olah pasar.

"Pemerintah juga harus membantu petani, pastikan produk yang dihasilkan oleh pabrik tersebut nantinya terserap," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Erdiwan mengatakan, perkebunan sawit rakyat yang masih dikelola petani swadaya kecil dengan kepemilikan lahan sekitar 2-4 hektare, dapat berkonsolidasi membentuk kelompok tani sehingga bisa mendirikan koperasi.

Adanya konsolidasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pilot project pembangunan industri sawit rakyat pada tahun 2022 sebagai upaya antara lain mengembangkan minyak sawit merah (Red Palm Oil) sebagai solusi mengatasi masalah ketersediaan maupun harga minyak goreng.

"Itu harus segera dipetakan. Kemudian, kita dampingi. Sehingga kemandirian para petani sawit untuk memiliki bargaining position dalam industri sawit skala kecil dapat diwujudkan," ujarnya.