Jakarta, elaeis.co – Perdagangan berjangka komoditi (PBK) Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang 2025, dengan crude palm oil (CPO) menjadi salah satu mesin utama pendorong transaksi. 

Data Bappebti mencatat, total nilai transaksi PBK sepanjang Januari–November 2025 mencapai Rp42.867 triliun, naik 49,8 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya, dengan volume transaksi sebanyak 14,56 juta lot. Dari jumlah itu, transaksi berbasis komoditi menyumbang 89,48 persen dari total nilai transaksi.

Pada segmen perdagangan fisik, ekspor timah murni batangan membukukan nilai transaksi Rp26,98 triliun dengan volume 9.830 lot, sementara pasar fisik emas digital mencatat nilai transaksi Rp107,43 triliun dengan volume 55,58 juta gram. 

Khusus untuk kontrak berjangka CPO, nilai transaksi (notional value) mencapai Rp2,69 triliun dengan volume 30.341 lot, menegaskan posisi CPO sebagai komoditas yang menjadi pusat aktivitas PBK. 

Selain itu, kontrak syariah murabahah tercatat Rp693,47 miliar dengan volume 415.986,7 blue barrel (BBL) atau setara 66,1 juta liter, sedangkan Brent crude oil mencapai Rp3,14 miliar dengan volume 30 lot. 

Kontrak Renewable Energy Certificate (REC) sepanjang Januari–15 Desember 2025 tercatat Rp1,84 miliar dengan volume 44.495 lot.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, menyatakan sepanjang tahun lalu fokus utama Bappebti adalah memperluas literasi PBK kepada masyarakat. 

Upaya ini dibarengi dengan penguatan regulasi, pengawasan, serta pengembangan mekanisme perdagangan dan ragam produk agar ekosistem PBK lebih transparan dan aman dari praktik ilegal. 

“Selain mendorong peningkatan transaksi, langkah ini juga sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal yang mengatasnamakan PBK,” ujar Tirta, Senin (5/1).

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, menekankan pentingnya konsistensi dan kerja sama berkelanjutan untuk memperkuat kontribusi PBK terhadap perekonomian nasional. 

Menurutnya, PBK memiliki peran strategis dalam memperbaiki tata niaga dan ekosistem perdagangan komoditas, terutama melalui pembentukan harga acuan. Mekanisme lindung nilai (hedging) dinilai penting untuk menjaga kepastian harga bagi pelaku usaha.

“Berbagai manfaat industri PBK bagi penguatan perdagangan sektor komoditas di Indonesia harus dioptimalkan. Komoditas unggulan yang saat ini belum masuk di bursa berjangka perlu dipetakan agar mendapat manfaat pembentukan harga dan lindung nilai,” ujar Roro.

Dia juga menyoroti pertumbuhan pesat perdagangan emas digital, yang dinilai memiliki potensi signifikan bagi perekonomian, sambil menekankan perlunya perlindungan masyarakat, kepastian berusaha, dan pencegahan tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Roro menambahkan, lanskap perdagangan dan dinamika regulasi yang terus berubah menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, dia optimistis 2026 menjadi tahun yang baik bagi ekosistem PBK untuk bertumbuh lebih stabil, memberi manfaat ekonomi yang lebih luas, dan memperkuat peran CPO sebagai mesin utama transaksi di bursa berjangka.