Jakarta, elaeis.co  – Industri kelapa sawit di kawasan transmigrasi terbukti menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang vital bagi Indonesia. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan bahwa dari total 3,1 juta hektare kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 600.000 hektar yang telah produktif ditanami sawit dan menjadi kontributor signifikan bagi devisa non-migas negara.

Dalam keterangannya kepada awak media di sela-sela peringatan HUT ke-45 GAPKI di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu, 29 April 2026, Wamen Viva Yoga menegaskan bahwa komoditas sawit harus terus dikembangkan karena peran strategisnya yang mencakup berbagai lapisan pemangku kepentingan, mulai dari BUMN hingga petani swadaya. 

"Sawit itu menjadi komoditas utama untuk kontributor devisa non-migas terbesar di Indonesia. Jadi memang harus dikembangkan karena sawit ini kan bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga menjadi milik negara (BUMN) dan petani sawit juga banyak," ujar Viva Yoga.

Selain sebagai pendatang devisa, industri ini diakui menjadi solusi efektif dalam menciptakan lapangan kerja masif di wilayah-wilayah pelosok, yang sekaligus membantu menekan angka pengangguran nasional.

Transformasi kesejahteraan petani

Wamen menceritakan keberhasilan Program Inti Rakyat Trans (PIR-Trans) sebagai bukti nyata transformasi kesejahteraan. Di wilayah seperti Kabupaten Bungo, Jambi, warga transmigran kini telah menjadi pemilik penuh atas lahan mereka sendiri setelah melalui periode kemitraan yang produktif dengan sektor swasta.

"Sawit bagi warga trans itu adalah seperti rejeki dari Tuhan. Mereka melakukan kerja sama dengan pihak swasta, bagi hasil dan untung, setelah sekian tahun tanah itu menjadi milik mereka sendiri," tambahnya.

Komitmen penyelesaian lahan pada 2026

Pada kesempatan itu, Wamen menyebut bahwa pemerintah menyadari tantangan tumpang tindih lahan masih menjadi hambatan bagi kepastian investasi dan kesejahteraan warga. Viva Yoga menegaskan kementeriannya akan terus mengawal penyelesaian masalah lahan ini secara intensif.

Menyangkut target sertifikasi, Wamen mengatakan bahwa target dari tahun 2025 yang menetapkan 13.751 bidang, pemerintah mencatat realisasi telah mencapai lebih dari 14.000 bidang dan akan diselesaikan secara bertahap pada tahun 2026 ini. Selain jalur yuridis, penyelesaian masalah lahan juga diupayakan melalui pendekatan adat agar berlangsung cepat dan harmonis.

Ke depan, kata Wamen pula, fokus Kementerian Transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan meningkatkan kualitas hidup di satuan pemukiman. Dengan komoditas unggulan seperti sawit di Sumatera dan Kalimantan, padi di Papua, serta hortikultura di Sulawesi, kawasan transmigrasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.-