Jakarta, elaeis.co - Asosiasi Penanam Kelapa Sawit Dayak Sarawak (Doppa) mendesak agar merombak Skema Insentif Penanaman Kembali Kelapa Sawit (TSPKS) 2.0.

Desakan ini diutarakan karena tingkat persetujuan yang sangat rendah untuk permohonan yang melibatkan lahan Hak Adat (NCR).

Buktinya, hanya 35 hektar yang disetujui dari 265 hektar yang diajukan 78 pemohon atau hanya dikabulkan sekitar 19 persen. 

“Hal ini sangat kontras dengan tingkat persetujuan sekitar 60 persen untuk tanah yang bersertifikat resmi. Kesenjangannya sangat nyata,” kata Ketua Doppa, Napolean R. Ningkos, Jumat (20/3). 

Napolean menilai rendahnya tingkat persetujuan karena dengan kurangnya dokumentasi kepemilikan tanah formal dan proses verifikasi yang panjang untuk lahan NCR. 

Menurutnya hal itu sangat menghambat kesejahteraan bagi petani kecil untuk melakukan penanaman sawit kembali dan akan memengaruhi produktivitas kelapa sawit di Sarawak.

Apalagi, Sarawak merupakan area budidaya kelapa sawit milik petani terluas di Malaysia sekitar 246.000 hektar.

Karena itu Napolean mendesak agar Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia untuk memprioritaskan penyelesaian masalah yang memengaruhi para pemohon lahan NCR.

"Hal ini sangat membantu meringankan beban keuangan yang dihadapi oleh petani kecil, khususnya mereka yang berada di lahan NCR,” katanya.

Napolean lebih lanjut menekankan bahwa persyaratan dokumentasi tanah formal sebagai syarat bantuan menempatkan petani kecil NCR pada posisi yang tidak menguntungkan, diperparah oleh proses verifikasi yang memakan waktu dan biaya.

Ia mencatat bahwa petani kecil memberikan kontribusi signifikan baik bagi perekonomian nasional maupun Sarawak melalui pembayaran pungutan MPOB, pajak, dan Pajak Penjualan Negara Bagian (SST).

“Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah dan negara bagian memberikan dukungan yang diperlukan kepada petani kecil, terlepas dari status kepemilikan lahan mereka,” tambahnya.

“Saya berharap kementerian akan mempertimbangkan dengan serius reformasi yang diusulkan untuk memastikan implementasi skema insentif penanaman kembali yang lebih inklusif dan efektif,” katanya.

TSPKS 2.0 adalah inisiatif federal yang bertujuan untuk mendorong petani kelapa sawit skala kecil untuk menanam kembali pohon-pohon yang sudah tua guna meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan.

Namun, para pemangku kepentingan telah menyampaikan kekhawatiran bahwa struktur saat ini mungkin tidak cukup untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemilik tanah NCR, khususnya di Sarawak di mana tanah adat masih lazim.