Jakarta, elaeis.co - Indonesia masih menjadi raksasa global di industri kelapa sawit dengan kontribusi sekitar 58% produksi dunia. Namun di balik dominasi tersebut, pemerintah menilai masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama terkait nasib jutaan petani swadaya yang menjadi tulang punggung sektor ini.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Nasional Kemandirian Pangan 2026 yang digelar Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan bersama WWF-Indonesia. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan langkah konkret transformasi tata kelola sawit nasional.

Berdasarkan data yang dipaparkan, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 46–51,6 juta ton crude palm oil (CPO) pada periode 2024–2025. Produksi tersebut berasal dari total luas perkebunan sekitar 16,83 juta hektare, dengan sekitar 40% di antaranya dikelola oleh petani swadaya.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, menegaskan bahwa sawit merupakan komoditas strategis yang tidak hanya menopang ekonomi nasional, tetapi juga berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi.

Namun demikian, Ia mengakui sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap isu keberlanjutan, seperti deforestasi dan praktik ramah lingkungan.

“Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen utama minyak sawit dunia. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang inklusif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga daya saing global sekaligus memastikan kesejahteraan pekebun dan ketahanan pangan nasional,” ujar Widiastuti.

Menurutnya, transformasi tata kelola sawit harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni optimalisasi lahan yang sudah ada melalui intensifikasi, peningkatan peran dan inklusivitas petani swadaya, serta penguatan standar keberlanjutan nasional.

Ia menekankan bahwa peningkatan produktivitas petani swadaya tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian berbagai hambatan mendasar, seperti legalitas lahan, akses terhadap bibit unggul dan pupuk, hingga kemudahan pembiayaan.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah tata kelola yang benar-benar inklusif dan sistem yang mampu menjawab standar global tanpa mengorbankan petani kecil di dalamnya,” tambahnya.

Senada dengan itu, CEO Yayasan WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menilai bahwa peningkatan daya saing sawit Indonesia harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Ia menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tidak harus dilakukan dengan membuka lahan baru, melainkan melalui intensifikasi dan perbaikan praktik budidaya di lahan yang sudah ada, khususnya di sektor petani swadaya.

“Melalui pendampingan dan intensifikasi yang tepat bagi petani swadaya, kita dapat meningkatkan produktivitas tanpa perlu membuka lahan baru. Ini menjadi kunci untuk menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Aditya juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas petani dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, standar global tidak lagi menjadi hambatan, melainkan peluang untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional.

“Dengan praktik budidaya yang lebih baik, standar global justru bisa menjadi peluang. Di situlah peningkatan produksi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan bisa berjalan seiring,” katanya.

Dialog nasional ini membahas berbagai aspek rantai pasok sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari kebijakan nasional hingga tantangan nyata di tingkat petani. Pemerintah berharap forum ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga komitmen konkret lintas sektor untuk mempercepat transformasi sektor sawit.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Ke depan, penguatan pendampingan dan intensifikasi bagi petani swadaya akan menjadi fokus utama. Pemerintah menilai langkah ini penting agar manfaat industri sawit tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh petani sebagai fondasi utama sektor ini.

Dengan pembenahan tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai produsen sawit terbesar dunia, tetapi juga menjadi contoh dalam praktik perkebunan yang adil, produktif, dan ramah lingkungan.