Pekanbaru, elaeis.co - Arsyadi nampak sumringah pulang, setelah sekitar tiga jam berada di lantai dua kantor perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo) di kawasan jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau, tadi siang.

Hari ini ketua Komisi II DPRD Indragiri Hulu (Inhu) itu untung banyak. Selain mendapat ‘sekeranjang’ informasi dan ilmu terkait perkelapasawitan, kader Golkar ini juga bisa ketemu dan ngobrol langsung dengan Ketua Umum Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, yang kebetulan sedang berada di Pekanbaru. 

“Alhamdulillah, sangat banyak informasi yang kami dapat. Kami akan segera berkordinasi dengan Pemkab Inhu agar bisa segera menyusun rencana kerja biar Inhu bisa optimal mendapatkan dana BPDPKS,” katanya usai pertemuan.

Arsyadi tidak datang sendirian. Dia ditemani sejumlah rekannya di komisi II; Martimbang Simbolon (wakil ketua), Yasman (sekretaris komisi II), Moch Rochim (anggota), Dadik Supriyanto (anggota), Rahu Adi Guraha (anggota), Sahat Binsar Parulian (anggota), Muhammad Syafaat (anggota), Rudi Hartono (anggota) dan Bayu Nofyandri Surbakti (anggota).  

Soal ragam informasi yang didapat itu, Arsyadi mengaku kalau dia dan rekannya akan segera juga membaginya kepada petani kelapa sawit yang ada di Inhu. Biar petani sawit paham dan bisa menjalankan. 

“Sumber penghidupan terbesar masyarakat di Inhu itu dari sawit. Itulah makanya kami ‘jemput bola’, datang ke Apkasindo untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kami juga berharap, Apaksindo yang telah menjadi rujukan nasional terkait petani sawit, bisa mendampingi petani sawit di Inhu, khususnya terkait gimana caranya agar petani sawit Inhu bisa lebih banyak menikmati dana yang bersumber dari BPDPKS,” Arsyadi berharap.

Tujuan utama mereka tadinya hanya ingin konsultasi dengan DPW Apkasindo Riau soal mekanisme penyaluran dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit  (BPDPKS) yang dalam hitungan hari ke depan akan resmi berubah nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).   

Tapi lantaran DPW Apkasindo Riau satu gedung dengan kantor perwakilan DPP Apkasindo, rombongan ini pun jadi ketemu pula dengan banyak petinggi Apkasindo. Mulai dari Ketua Percepatan PSR DPP Apkasindo Dr (cn) Eko Jaya Siallagan, Ketua Bidang Usaha, Pandapotan Sitanggang, SP, Ketua DPW Apkasindo Riau, K.H. Suher, hingga Sekretaris DPW Apkasindo Riau, Djono A Burhan, S.Kom., MMgt (Int Bus), CC, CL. Ketua DPD Apkasindo Indragiri Hilir (Inhil) Dr. Mulono Aprianto, S.T.P.,MP, sedang ada pula di sana.

Jadilah obrolan panjang terjadi. Gimana caranya supaya serapan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Inhu bisa meningkat, lalu resolusi kebun sawit rakyat yang diklaim dalam kawasan hutan yang mengajukan PSR seperti apa, anjloknya harga TBS petani sawit di pabrik-pabrik, prosedur pemanfaatan dana sarpras BPDP hingga gimana caranya supaya bisa mendirikan PKS mini skala UMKM yang terintegrasi dengan Pabrik Minyak Goreng, terhampar dalam obrolan itu. 

Gulat kemudian menyebut, duit yang dikelola oleh BPDP itu adalah duit Pungutan Ekspor (PE) yang dibebankan kepada harga TBS petani sawit. 

“PE periode Desember 2024, nilainya USD109/MT CPO. Dengan nilai PE segitu, harga TBS petani tersedot sebesar Rp350/Kg untuk PE itu,” terangnya. 

Lantaran itu kata lelaki 52 tahun ini, petani sawit punya hak atas PE itu. Itulah makanya petani sawit musti aktif mengajukan permintaan sesuai program yang ada. 

“Kita nggak bisa menyalahkan BPDP kalau kita sendiri enggak pernah mengajukan PSR, sarpras, jalan, jembatan dan lain-lain. Sebab untuk mendapatkan PE itu, ada prosedur yang harus dipenuhi,” tambahnya. 

Lantas, doktor ilmu agro-lingkungan Universitas Riau ini pun meminta agar Pemkab Inhu segera menerbitkan Peraturan Bupati yang menjadi turunan dari Pergub 77 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Riau.

“Pergub itu musti ada turunannya, Perbup. Kalau Perbup nya enggak ada, jangan harap harga TBS di Inhu bisa terjaga. PKS Komersil musti dirangkul supaya bisa menjalin kemitraan dengan petani swadaya. Ini menjadi bagian dari implementasi Permentan 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra,” panjang lebar Gulat mengurai.

Kalau Permentan sudah ada, Pergub sudah ada, tinggal Perbup nya lagi yang dibikin. Maka harga TBS petani pun akan terjaga. 

“Kita sudah enak sebenarnya, sebab Program Jaga Zapin sudah ada. Semua kepala daerah di Riau telah menjalin MoU dengan para Kejari nya pada September 2023 lalu. Tentu akan sangat memudahkan menjaga harga TBS petani, ujar Gulat.

Ayah dua anak ini kemudian mengajak tetamunya untuk bahu-membahu menyukseskan program ketahanan pangan yang saat ini sedang digeber oleh Presiden Prabowo. Petani sawit bisa menanam padi gogo atau jagung di sela tanaman sawit yang masih muda. 

K.H Suher pun menyampaikan terimakasih kepada Komisi II DPRD Inhu yang telah datang ke kantornya. Bagi dia, ini adalah momentum kerja sama yang baik untuk memanfaatkan dana BPDP tadi. 

“Kepentingan kita sama. Gimana caranya supaya dana BPDP itu bisa optimal dirasakan petani hingga kemudian petani sejahtera. Kami berharap DPRD yang lain mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Inhu. Kami sangat terbuka dan akan sangat senang menyambut,” ujar Suher.