https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Tiga Hal yang Harus Diselesaikan Pemerintah Tahun Ini

Tiga Hal yang Harus Diselesaikan Pemerintah Tahun Ini

Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung. (Istimewa)


Jakarta, elaeis.co - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat Medali Emas Manurung menilai ada persoalan petani yang harus segera dirampungkan oleh pemerintah. 

Pertama, kata Gulat, adalah persoalan kepastian legalitas lahan petani sawit. Di mana selama ini, persoalan tersebut selalu menjadi kendala bagi petani untuk mendapatkan berbagai program bantuan yang disediakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

"Tahun 2023 ini pemerintah harus kembali menegaskan bahwa lahan petani sawit yang ada saat ini harus di-clear-kan. Jangan menjadi gorengan lagi di masa-masa yang akan datang," kata Gulat kepada elaeis.co, kemarin.

"Saya yakin dengan UUCK, (lahan) korporasi clear, masuk semua 1,2 juta hektar. (Lahan) petani sawit masih tersisa 1,8 juta hektar yang belum clear dan masih menjadi PR. Ini pekerjaan penting bagi Indonesia kalau kita mau head to head kepada negara-negara yang membenci sawit," tambahnya.  

Persoalan kedua yang harus diselesaikan pemerintah segera adalah mengenai harga pupuk. Di mana kondisi tingginya harga pupuk yang terjadi setahun terakhir, dikhawatirkan akan membuat produksi CPO Indonesia akan merosot tajam. 

"Kedua, potensi semakin menurunnya produksi CPO petani itu akan menjadi 2 kali lipat sampai 50 persen jika masalah harga pupuk tidak juga diselesaikan.  HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk juga penting, jangan hanya HET minyak goreng dibuat, HET untuk pupuk perkebunan juga penting," ujarnya. 

Persoalan ketiga yang harus segera diselesaikan pemerintah adalah mengenai rendahnya realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Di mana tahun 2022 lalu, merupakan tahun paling buruk dengan capaian PSR terendah sepanjang sejarah. 

"Rendahnya realisasi dan implementasi PSR, juga sangat kecil. 2022 lalu hanya 9,8 persen bahkan beberapa provinsi 0 persen. Ini harus dikoreksi tahun 2023, perbaiki apa yang menghambat," tegas Gulat. 

"Jika Mentan mengatakan bahwa peraturan ini sudah oke untuk memperlancar meningkatkan PSR, tapi faktanya tahun 2022 justru menjadi tahun terjelek PSR. PSR ini akan menjadi cermin untuk perbaikan sustainablity untuk tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang," tandasnya.

Komentar Via Facebook :