Jakarta, elaeis.co – Rencana pemerintah yang terus mengandalkan kelapa sawit sebagai tulang punggung transisi energi dinilai problematik dan berisiko melanggengkan cara berpikir lama. 

Pengamat Ekonomi dan Politik Ichsanuddin Noorsy secara terbuka mengkritik sikap pemerintah yang dinilainya terlalu menyederhanakan persoalan emisi karbon dengan menjadikan sawit sebagai solusi utama.

Sorotan ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto kembali menggembar-gemborkan peran sawit, termasuk wacana pengembangannya hingga Papua, demi mengejar target bauran energi melalui program biodiesel B40. 

Pemerintah menilai kebijakan tersebut penting untuk menekan ketergantungan pada energi fosil sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca.

Menurut Ichsanuddin, alasan tersebut memang terdengar logis di atas kertas. Namun, jika ditarik lebih jauh, pendekatan itu justru memperlihatkan keterbatasan cara pandang elite dalam membaca peta energi global yang terus berubah.

“Karena dikaitkan dengan target B40, alasannya untuk mengurangi emisi karbon,” ujar Ichsanuddin, dikutip dari tayangan Kompas TV. 

Ia menilai, fokus berlebihan pada sawit membuat pemerintah seperti menutup mata terhadap dinamika energi dunia. 

Ichsanuddin mencontohkan Amerika Serikat yang di satu sisi berbicara soal transisi energi, tetapi di sisi lain tetap agresif mengamankan pasokan energi fosil di berbagai kawasan.

“Lihat saja bagaimana Amerika Serikat bersikap terhadap Venezuela dan Amerika Selatan. Tujuannya jelas, energi fosil,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Ichsanuddin justru mempertanyakan mengapa Indonesia yang kaya sumber daya energi terbarukan masih terjebak pada satu komoditas. 

Ia menceritakan pengalamannya saat belajar tentang pengembangan energi di Rusia, termasuk pengelolaan energi nuklir swasta sebagai bagian dari energi bersih.

“Saya ke Rusia belajar soal nuklir swasta. Itu juga bagian dari energi terbarukan. Sementara Indonesia punya kekayaan energi terbarukan yang jauh lebih beragam,” ucapnya.

Ia merinci, Indonesia memiliki potensi besar energi surya, tenaga air, angin, energi laut, hingga panas bumi. Sayangnya, potensi tersebut belum menjadi arus utama dalam kebijakan energi nasional.

“Anda kaya dengan matahari, air, angin, laut. Semua itu ada. Tapi kenapa pilihan berpikirnya hanya berhenti di sawit?” ujarnya.

Ichsanuddin menilai, transisi energi tidak bisa disederhanakan dengan mengganti bahan bakar fosil menjadi biodiesel berbasis sawit. Apalagi jika kebijakan itu mendorong ekspansi perkebunan baru di wilayah yang sensitif secara ekologis dan sosial, seperti Papua.

Menurutnya, pendekatan semacam ini berisiko menimbulkan paradoks. Di satu sisi pemerintah berbicara soal pengurangan emisi, tetapi di sisi lain membuka peluang deforestasi, degradasi lingkungan, serta konflik lahan yang justru memperbesar jejak karbon.

“Ini soal paradigma. Bagaimana seharusnya menyeimbangkan energi fosil dengan energi baru terbarukan secara serius, bukan sekadar mengganti satu masalah dengan masalah lain,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Ichsanuddin melontarkan kritik paling keras. Ia menyebut banyak elite di Indonesia, mulai dari teknokrat hingga politisi, masih tertinggal dalam cara berpikir menghadapi tantangan energi masa depan.