Jakarta, elaeis.co – Tahun 2026 menjadi titik balik bagi industri kelapa sawit Indonesia. Selama ini, pertumbuhan industri sawit identik dengan perluasan lahan, namun memasuki era baru, pemerintah dan pelaku usaha dihadapkan pada tantangan besar yaitu meningkatkan produktivitas tanpa menambah ekspansi lahan. 

Perubahan ini bukan sekadar tuntutan pasar, tetapi juga jawaban terhadap kritik global mengenai keberlanjutan dan dampak lingkungan dari industri sawit.

Ketua Pengurus Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Nanang Hendarsah, menegaskan bahwa pengelolaan sawit ke depan tidak bisa lagi berjalan secara business as usual. Transformasi berbasis produktivitas, tata kelola yang kuat, dan keberlanjutan menjadi kunci agar sawit Indonesia tetap menjadi pemain utama minyak nabati dunia. 

Menurut Nanang, intensifikasi dan modernisasi pengelolaan sawit harus dijalankan agar Indonesia tetap kompetitif di pasar ekspor sekaligus menjaga ketahanan energi nasional melalui biodiesel.

Industri sawit kini berada di persimpangan antara kebijakan domestik dan tuntutan pasar global. Tantangan yang dihadapi bersifat struktural dan kompleks. Selain menuntut peningkatan produktivitas tanpa ekspansi lahan, industri sawit harus menegakkan kepastian hukum dan tata kelola lahan agar konflik sosial dan risiko lingkungan dapat diminimalkan. 

Masalah legalitas lahan menjadi sangat penting, mengingat masih ada sebagian perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan. Peraturan Pemerintah (PP) 45/2025 menetapkan mekanisme penegakan hukum termasuk kewajiban finansial, pemulihan lahan, serta denda Rp 25 juta per hektar per tahun bagi perkebunan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin. 

Penataan legalitas ini dilaksanakan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang memastikan lahan perkebunan tetap produktif selama proses verifikasi berlangsung. Hal ini penting agar pasokan nasional tetap stabil dan tidak mengganggu dinamika pasar global.

Selain aspek legalitas, peremajaan perkebunan rakyat menjadi faktor penentu keberhasilan industri sawit nasional. Perkebunan rakyat menyumbang sekitar 42 persen dari total luas sawit nasional, namun produksinya baru sekitar 34–35 persen dari total produksi CPO. 

Produktivitas perkebunan rakyat masih rendah, hanya 3,1–3,5 ton per hektar, sehingga kontribusinya terhadap pasokan nasional belum optimal. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hadir sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani. 

Pemerintah menyediakan insentif hingga Rp 60 juta per hektar untuk mendukung peremajaan tanaman tua dan tidak produktif, meskipun serapannya masih rendah. Pada periode Januari hingga Oktober 2025, realisasi PSR baru mencapai 22 persen dari target 120.000 hektar. 

Hambatan utama datang dari legalitas lahan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, keterbatasan akses pembiayaan, serta kapasitas pekebun yang belum memadai.

Di sisi lain, sertifikasi keberlanjutan juga menjadi kunci agar sawit Indonesia tetap diterima di pasar global. Standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan jalan utama untuk memenuhi persyaratan internasional, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR). 

Hingga Juli 2025, sekitar 6,6 juta hektar atau 40 persen perkebunan sawit telah tersertifikasi ISPO, didominasi oleh perusahaan berskala besar. Pemerintah melalui Perpres No. 16/2025 memperluas cakupan audit dari hulu ke hilir, termasuk penerapan geo-traceability agar rantai pasok sawit lebih transparan dan bertanggung jawab. 

Sistem informasi ISPO (SI-ISPO) kini terhubung dengan data perizinan, tata ruang, dan informasi kawasan hutan, sehingga setiap bagian dari rantai pasok sawit Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar internasional.

Semua langkah ini menegaskan bahwa tantangan industri sawit di Indonesia pada 2026 bukan sekadar soal menambah produksi atau memperluas lahan, tetapi mengelola industri secara berkelanjutan, produktif, dan teratur secara hukum.

Reformasi struktural yang dijalankan mulai dari legalitas lahan, modernisasi pengelolaan perkebunan, peremajaan sawit rakyat, hingga sertifikasi ISPO diharapkan mampu menjawab tekanan global sekaligus meningkatkan kontribusi industri terhadap ekonomi nasional. 

Jika Indonesia mampu menyeimbangkan produktivitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum, sawit bukan hanya akan tetap menjadi penggerak ekonomi daerah dan sumber devisa, tetapi juga pilar ketahanan energi melalui program biodiesel.

Dengan fokus pada produktivitas tanpa ekspansi lahan, 2026 menjadi momentum bagi industri sawit Indonesia untuk tumbuh lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa kelapa sawit nasional dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi tanpa mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal.