Pekanbaru, elaeis.co - Sejak Presiden RI Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor minyak goreng serta bahan bakunya, yakni minyak sawit, harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di seluruh Indonesia kompak turun. 

Padahal larangan ekspor itu baru berlaku mulai 28 Maret 2022 mendatang. Tapi banyak pabrik yang sudah menurunkan harga pembelian TBS-nya sejak Jumat lalu. 

Di Riau, sebagai daerah penghasil sawit terbesar nasional, harga TBS sawit juga dilaporkan turun di semua pabrik. Bahkan terjadi antrean panjang di berbagai pabrik di Riau akibat pasokan yang membludak. 

Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto, menyebutkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat itu kurang tepat. Menurutnya, Indonesia belum siap menyerap 100 persen minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri saja. 

"Apakah Pak Jokowi sudah memikirkan imbas kebijakan itu terhadap petani sawit. Karena Indonesia belum siap menyerap 100 persen CPO. Refinery kita yang untuk rencana B30 sampai B100 itu sudah jadi apa belum? Kalau sudah silakan saja melarang ekspor CPO ke luar negeri," kata Sugianto, Selasa (26/5).

Menanggapi kondisi yang terjadi, Sugianto juga meminta agar Pemerintah Provinsi Riau bertindak tegas pada perusahaan dan pabrik kelapa sawit yang menurunkan harga TBS secara sepihak.

"Contohnya sekarang saja mereka sudah menurunkan harga sesuka hatinya. Sebenarnya kan dinas sudah merilis harga setiap minggunya, tapi itu saja tidak diindahkan. Mereka malah menurunkan harga sepihak," katanya. 

Menurut politisi PKB ini, harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau setiap hari Selasa itu harus diikuti oleh seluruh pabrik yang ada di Riau. Paling tidak, harga yang diberikan kepada petani tidak begitu jauh selisihnya dengan harga yang ditetapkan pemerintah. 

"Penetapan harga memang harus diimbangi dengan operasi pasar. Seandainya pabrik tak menerima TBS masyarakat, maka wajib dicabut perizinannya atau diambil alih BUMD, supaya masyarakat sejahtera," ujarnya.