Pekanbaru, elaeis.co - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, menilai peran pemerintah kabupaten sangat besar dalam melakukan percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Sehingga, menurutnya, penghargaan yang sebelumnya diberikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian kepada Gubernur Riau, tidak tepat.

Dia menilai bahwa penghargaan itu seharusnya diberikan kepada kabupaten yang ada di Riau, bukan gubernurnya.

"Kenapa kabupaten-kabupaten yang mempercepat PSR di Provinsi Riau itu tidak diberikan penghargaan yang sama. Karena menurut saya proses administrasi itu yang berat di kabupaten, bukan di provinsi," kata Darto kepada elaeis.co, Selasa (7/3).

"Menurut saya, penghargaan itu kan semacam untuk memberikan semangat, memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan peremajaan sawit," tambahnya.

Kata Darto, pemerintah provinsi memang memiliki peran dalam realisasi PSR itu. Akan tetapi perannya tidak seberat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

"Memang secara administrasi di regulasi itu kan mereka (pemprov) ada peran, tetapi kalau lihat aktualnya mereka tidak banyak berperan, justru yang berperan banyak itu di kabupaten," ujarnya.

Oleh sebab itu, Darto mengatakan bahwa penghargaan-penghargaan itu seharusnya diberikan kepada pemerintah kabupaten. Ini juga merupakan sebagai stimulus bagi kabupaten untuk lebih semangat dalam mempercepat realisasi PSR.

"Kalau mau lebih realistis, dan penghargaan itu bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada daerah, semestinya itu harus pemerintah kabupaten yang menerima penghargaan itu, bukan provinsi," pungkasnya.