Jambi, elaeis.co - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan pungutan ekspor (PE) produk kelapa sawit sebesar 10 persen.

Kenaikan pungutan ekspor tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2025 dan mulai diberlakukan pada Sabtu, 17 Mei 2025. Aturan ini mencakup produk sawit mentah (CPO) maupun produk turunannya, yang dinilai berdampak langsung pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

SPKS menilai kebijakan tersebut merugikan petani sawit, terutama pekebun mandiri yang selama ini bergantung pada penjualan TBS.

"Kenaikan pungutan ini akan langsung menurunkan harga TBS petani. Ini sama seperti yang terjadi pada Januari lalu, ketika pungutan dinaikkan menjadi 10 persen, harga TBS petani langsung jatuh," ujar Sekretaris Jenderal SPKS, Sabarudin, Sabtu (18/5).

Ia menilai kebijakan tersebut semata-mata ditujukan untuk mendukung program biodiesel B40. Dengan adanya kenaikan pungutan, dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) otomatis meningkat dan digunakan untuk mensubsidi program tersebut.

"Kenaikan pungutan PE ini mengabaikan suara petani yang selama ini menolak kebijakan ini. Pemerintah lebih mengutamakan subsidi kepada konglomerat yang terlibat dalam program biodiesel," katanya.

Sabarudin memprediksi bahwa kenaikan tarif ekspor sebesar 10 persen dapat menyebabkan harga TBS di tingkat petani anjlok hingga Rp500 per kilogram.

"Ini kan sama seperti bulan Januari lalu. Setelah pungutan naik, harga TBS langsung anjlok," tuturnya.

Lebih lanjut, SPKS menyebut bahwa sekitar 90 persen dana pungutan ekspor digunakan untuk subsidi biodiesel.

"Kami menghitung, sudah ada lebih dari Rp150 triliun dana PE yang dialokasikan langsung untuk subsidi program biodiesel," pungkasnya.