https://www.elaeis.co

Berita / Bisnis /

Demi Minyak Goreng

Selangkah Pun Jokowi Tak Mau Mundur

Selangkah Pun Jokowi Tak Mau Mundur

Presiden Jokowi kembali mengulangi larangannya terkait ekspor CPO dan migor demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. (foto tangkapan layar)


Jakarta, elaeis.co - Sia-sia rasanya upaya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto memperlunak pidato satu menit Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Jumat (22/4/2022) tentang larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng (migor).

Selama dua hari terakhir Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan larangan yang dimaksud Presiden Jokowi adalah khusus terkait produk turunan CPO, yakni RBD Palm Oil yang menjadi bahan baku migor.

Sementara CPO murni masih bisa diekspor oleh para pelaku usaha minyak sawit.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, juga dengan percaya diri membuat dan menyebarkan surat edaran kepada 21 Gubernur dari sentra perkebunan sawit agar memperhatikan soal harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi petani bermitra di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS).

Sebab, kata Ali Jamil dalam surat edarannya itu, larangan yang dimaksud Presiden Jokowi adalah RBD Palm Olein, bukan CPO murni.

Upaya Airlangga Hartarto dan Ali Jamil itu dimaksudkan untuk meredam amarah para petani sawit swadaya di seluruh Indonesia karena harga TBS mereka anjlok.

Tetapi semua upaya itu sia-sia. Pasalnya, Presiden Jokowi pada Rabu (27/4/2022) malam sekitar pukul 20.00 WIB, kembali menegaskan pelarangan ekspor CPO dan migor.

Sekitar 20 menit sebelum Presiden Jokowi berpidato, Menko Pereknomian menyampaikan hal yang sama kepada para wartawan melalui konferensi secara daring.

Dalam pidatonya kali ini, Presiden kembali menegaskan larangannya tersebut. Tampaknya Presiden tidak mau mengalah atau mundur selangkah pun.

"Bagi pemerintah, (pemenuhan) kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama," ucap mantan Walikota Solo ini.

Ia menyebutkan hal itu merupakan prioritas paling tinggi setiap membuat keputusan.

Lagipula, katanya, sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sangat ironis bila Indonesia malah kesulitan mendapatkan migor.

Ia meminta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini lebih baik. Sebagai Presiden Indonesia, ia tak mungkin membiarkan krisis migor itu terus terjadi.

"Sudah empat bulan kelangkaan (migor) terjadi dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri," kata Jokowi.

Ia menegaskan larangan itu berlaku untuk ekspor dari semua wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. 

Kata dia, larangannya itu berlaku sampai kebutuhan untuk pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi.

Komentar Via Facebook :