Pekanbaru, elaeis.co - Koordinator Gugus Tugas PSR untuk Provinsi Riau Muhammad Rizal Ismail mengungkapkan sejumlah persyaratan untuk pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) saat ini telah disederhanakan. Bahkan sebagian juga telah dihilangkan. Untuk itu Ia menilai pengajuan PSR tidak lagi sulit seperti sebelumnya.

"Saya kira regulasinya sudah tidak seperti tahun sebelumnya. Banyak kemudahan saat ini hanya tinggal komunikasi koordinasi untuk akselerasi saja," ujarnya dalam acara Akselerasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP), Rabu (24/5) kemarin.

Dirincinya, regulasi yang disederhanakan tadi yakni lewat surat edaran dari Dirjen ATR BPN, saat ini petani atau pengusul PSR cukup hanya memasukkan titik koordinat di aplikasi Bhumi ATR BPN, petani sudah dapat surat keterangan bebas dari HGU. Kemudian untuk masalah kawasan hutan, pihak KLHK saat ini dapat mengeluarkan surat bebas kawasan hutan secara kolektif.

Kemudian syarat lainnya yakni bebas dari lindung gambut dan foto lokasi dari udara minimal ketinggian 200 meter sudah ditiadakan. "Ini katanya hanya menambah aturan saja. Malah juga menjadi penghambat PSR. Jadi sudah tidak diberlakukan," terangnya.

Kendati begitu, Rizal mengatakan masih banyak kendala yang harus diselesaikan. Misalnya Maslah kecil di bagian administrasi, dimana BPDPKS dapat menolak pengajuan PSR hanya karena alamat koperasi yang tidak sesuai.batau bahkan hanya karena nomor rekening salah angka dan sebagainya.

"Inilah fungsi kehadiran kita, mengingatkan kembali hal-hal kecil yang justru menjadi kendala. Malah menjadi masalah hukum. Untuk itu kita perlu teliti dan hati-hati," tuturnya.

Dipaparkannya, realisasi PSR tahun 2023 ini yang sudah rekomtek secara nasional mencapai 15.377 hektar. Sedangkan total usulan tercatat 288 ribu hektar yang 30 persennya belum ada penumbangan dan penanaman. Artinya baru 208 yang sudah tanam.

Sementara selama di Riau, tim yang beranggotakan sebanyak 18 orang ini menargetkan 42.000 hektar kebun kelapa sawit selesai diremajakan hingga Juni 2023 mendatang.

42.000 hektar yang menjadi targetnya tersebut terbagi atas dua jalur usulan. Yakni dari jalur dinas sebanyak 15.000 hektar dan dari jalur kemitraan sebanyak 27.000 hektar.