Kampar, elaeis.co - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah dihadirkan sejak 2016 oleh pemerintah lewat BPDPKS. Hingga Agustus 2023 lalu sudah Rp8,18 triliun dana digelontorkan BPDPKS untuk mendukung percepatan PSR.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam gelaran penanaman perdana di Desa Kijang Makmur, Kampar, Senin (18/9) kemarin.

Dikatakan Eddy industri kelapa sawit sangat strategis untuk perekonomian Indonesia, baik saat ini maupun masa depan. Sebab memberikan kontribusi yang cukup besar baik dalam kegiatan ekspor non migas, lapangan pekerjaan,  pembangunan daerah serta  pengentasan kemiskinan. Kemudian penting juga dari sisi kedaulatan energi di Indonesia. 

Baca Juga: Stagnan dalam 5 Tahun Terakhir, Gapki Genjot Peremajaan Sawit di Indonesia

"Tidak banyak sektor ekonomi, apalagi pada level komoditas yang dapat berkontribusi begitu besar, inklunsif dan luas seperti industri kelapa sawit," terangnya.

Sementara untuk meningkatkan kinerja sawit Indonesia, beberapa program telah dilakukan, baik dalam jangka pendek dan panjang dari sisi hulu ke hilir. Seperti PSR yang telah bergulir sejak 2016 lalu.

Program ini, kata Eddy, memberikan manfaat yang cukup besar di perkebunan sawit. Namun masih ada pekerjaan rumah saat ini dalam PSR, di mana negara menargetkan capaian seluas 180 ribu hektar/tahun.

"Untuk PSR sejak 2016 lalu kita sudah salurkan dana sebesar Rp8,18 triliun kepada 130.032 pekebun dengan luasan kebun kelapa sawit 295.544 hektar," paparnya.

Sementara, lanjut Eddy, untuk tahun ini ada 7 proposal pengajuan yang kemudian mendapatkan dana bantuan sebesar Rp30/hektar untuk PSR. Untuk luasan kebunnya mencapai 1.709 hektar yang terdiri di Provinsi Riau dan Jambi.

"Untuk usulan kemitraan kita telah menerima 17 usulan secara online dengan  luasan kebun yang diajukan seluas 5.497 hektar. Saat ini usulan tersebut sedang dilakukan verifikasi oleh surveyor," tandasnya.