Berita / Nasional /
Sawit Tak Cocok di Tanah Pasundan, Pemprov Jabar Minta Daerah Lebih Waras
Bandung, elaeis.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kembali mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tak mudah tergiur investasi perkebunan kelapa sawit.
Di tengah gencarnya tawaran modal dan janji pertumbuhan ekonomi, Pemprov Jabar menilai sawit justru berpotensi membawa masalah serius, terutama bagi lingkungan hidup di Tanah Pasundan yang sejak lama dikenal rapuh tapi produktif.
Peringatan itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa.
Ia menegaskan, setiap daerah wajib berpikir jernih dan melakukan kajian mendalam sebelum membuka pintu bagi investasi sawit. Jangan sampai keputusan diambil cuma karena silau angka, tapi lupa menghitung ongkos ekologis yang bisa datang belakangan, pelan-pelan tapi mematikan.
“Pada bulan Maret lalu, Dinas Perkebunan Jabar sudah menyampaikan imbauan ke kabupaten dan kota. Intinya, daerah diminta mengkaji secara mendalam rencana penanaman sawit,” ujar Gandjar dalam keterangan persnya, Senin (29/12).
Isu sawit belakangan memang kembali menghangat di Jawa Barat. Seperti bara di balik abu, laporan demi laporan masuk ke Pemprov. Beberapa perusahaan disebut berminat menanam sawit di sejumlah wilayah.
Salah satu yang mencuat adalah pembukaan lahan sawit di Cirebon, yang kini sudah dilaporkan ke Dinas Perkebunan Jabar. Sebelumnya, penolakan juga sempat terjadi di Kabupaten Kuningan, memantik perdebatan panjang antara investasi dan keberlanjutan lingkungan.
Bagi Pemprov Jabar, persoalannya bukan sekadar pro atau kontra. Lebih dari itu, sawit dinilai memang tidak cocok ditanam di Jawa Barat. Dari sisi kesesuaian agroklimat hingga daya dukung lingkungan, sawit bukan “rumahnya” Tanah Pasundan. Gandjar menegaskan, kelapa sawit juga bukan komoditas unggulan Jawa Barat.
“Sawit itu tidak termasuk komoditas unggulan di Jabar. Pertimbangannya tentu kesesuaian kondisi alam, termasuk sebaran dan jumlah populasi tanaman yang sudah ada,” kata Gandjar.
Jawa Barat sendiri telah menetapkan delapan komoditas perkebunan unggulan, yakni kopi, teh, tembakau, cengkeh, kakao, tebu, kelapa, dan karet.
Delapan komoditas ini bukan dipilih secara kebetulan. Sejarah panjang, kondisi alam yang mendukung, hingga budaya tanam masyarakat menjadi alasannya.
Teh, misalnya. Hamparan kebun teh di dataran tinggi Jawa Barat sudah seperti lukisan hidup yang diwariskan lintas generasi.
Kopi tumbuh akrab dengan lereng-lereng pegunungan. Karet dan kelapa telah lama menjadi denyut ekonomi masyarakat desa. Semua itu tumbuh seirama dengan alam, bukan memaksanya bertekuk lutut.
“Teh di Jabar itu alamnya mendukung. Dari dulu juga sudah ada kopi, karet, dan komoditas unggulan lainnya. Makanya ditetapkan sebagai unggulan. Beda dengan sawit,” ujarnya.
Pemprov Jabar menilai, investasi seharusnya tidak hanya dihitung dari seberapa besar uang yang masuk, tapi juga dari seberapa panjang napas lingkungan yang bisa dipertahankan.
Jawa Barat dengan kepadatan penduduk yang tinggi, bentang alam pegunungan, serta daerah aliran sungai yang sensitif, dinilai sangat rentan jika dipaksakan untuk ekspansi sawit.
Pesan Pemprov Jabar pun terdengar lugas: daerah diminta lebih waras dalam membaca peluang investasi.
Jangan sampai sawit yang menjanjikan keuntungan cepat justru meninggalkan luka panjang seperti banjir, longsor, konflik lahan, hingga rusaknya sumber air.
Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan pembangunan, Jawa Barat memilih jalan yang lebih hati-hati.
Bukan anti investasi, tapi selektif. Karena bagi Tanah Pasundan, menjaga keseimbangan alam bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika alam sudah murka, angka investasi tak lagi punya arti.







Komentar Via Facebook :