Jakarta, elaeis.co - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi satu-satunya Badan Layanan Umum (BLU) yang fokusnya hanya mengurus tentang sawit. Akan tetapi, sejuah ini masih banyak program yang belum optimal dijalankan. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE), Abdul Aziz menilai, belum optimal realisasi program-program yang ada itu lantaran BPDPKS tidak diberi kebebasan penuh untuk mengurus industri sawit nasional.

"Sampai hari ini saya tidak melihat ada kendala yang berarti di BPDPKS. Misalnya soal PSR. Kenapa sampai hari ini baru sekitar 273 ribu hektar. Saya lihat BPDPKS sudah sangat berjibaku menggenjot target PSR dari presiden yaitu 180 ribu hektar per tahun," kata dia.

Oleh sebab itu, dia meminta agar kementerian terkait memberikan kewenangan yang lebih kepada BPDPKS itu.

"Tapi itu tadi, BPDPKS tidak bisa bekerja sendiri. BPDPKS harus ditopang oleh semua stakeholder yang berkaitan dengan kelapa sawit. Atau BPDPKS ini semakin diberikan power untuk mengurus industri sawit, baik di sisi korporasi maupun di sisi petani. Kita tau bahwa dari 16,38 juta itu 42 persen dikelola oleh petani," ujarnya. 

Kata Aziz, sejauh ini apa yang dilakukan oleh BPDPKS sudah sangat maksimal untuk mengembangkan industri sawit. Akan tetapi memang terkendala berbagai regulasi yang hadir dari berbagai kementerian terkait.

"Gak ada yang tidak dilakukan BPDPKS untuk bagaimana industri sawit ini semakin berkembang dan semakin maju baik itu di sektor hulu maupun di hilirnya," sebutnya.

Menurutnya, kementerian terkait seharusnya memberikan dukungan pada program-program yang ada di BPDPKS untuk mengembangkan industri sawit. Bukan malah memberikan beban atau melemahkan BPDPKS itu.

"Harapan kita dari petani, berikan kewenangan yang lebih besar. Maksudnya bukan menjadi superpower, tapi kementerian yang lain itu menjadi supporting BPDPKS untuk mengoptimalkan misi yang diemban. Bukan dilemahkan atau melemahkan," harap Aziz.

"Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh BPDPKS. Justru karena itu, kasih ruang yang cukup untuk BPDPKS menyelesaikan misi yang masih belum selesai dan tertunda itu. Internal BPDPKS juga harus semakin dikuatkan, karena mengelola industri sawit ini bukan perkara mudah," pungkasnya.