Pekanbaru, elaeis.co - Petani Kelapa sawit tidak lagi diberi bagian pupuk subsidi setelah pemerintah tidak memasukkan sawit sebagai komoditas perioritas pupuk subsidi.

Pembatasan penyaluran pupuk bersubsidi ini diberlakukan pemerintah sebagai imbas dari kenaikan harga pupuk, akibat perang antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan terhambatnya pasokan ke dalam negeri. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pemberian pupuk bersubsidi untuk komoditas tertentu, yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat dan kakao.

Kebijakan ini dinilai sangat memberatkan petani sawit. Seperti diungkapkan Yusuf, salah seorang petani kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Dia mengaku tidak setuju jika subsidi pupuk untuk petani sawit dicabut.  

"Kami pekebun sangat membutuhkan pupuk bersubsidi ini, khususnya urea. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang adil," kata Yusuf kepada elaeis.co, Minggu (10/4) kemarin.

Dia mengatakan, dengan tingginya harga pupuk nonsubsidi, membuat perawatan kebun kelapa sawit menjadi tidak maksimal. Oleh sebab itu dia mengatakan, seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap petani kelapa sawit. 

"Untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, bisa dikatakan penghasilan masyarakatnya 70 persen dari sektor kebun sawit, namun dengan tingginya harga pupuk ini sebagian besar perawatan kebun menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu kami butuh perhatian serius," kata Yusuf. 

"Seharusnya pemerintah membuat kebijakan sesuai minat dan potensi daerah. Kalau memang daerah itu potensinya perkebunan, ya itulah yang harusnya diperhatikan dengan subsidi. Jangan membuat barometer kebijakan itu fokus pada satu daerah dan diseragamkan. Karena beda daerah, beda potensi dan minatnya," sambungnya.

Dia mengatakan, selama ini sektor kelapa sawit sudah berkontribusi sangat besar untuk perekonomian negara. Dimana berbagai pungutan diambil dari sektor sawit untuk pemasukan negara. Oleh sebab itu, menurutnya wajar jika petai meminta hak dari apa yang telah mereka sumbangkan untuk negara. 

"Boleh pemerintah stop kuota (pupuk subsidi) untuk pekebun sawit. Tapi tolong stop juga pungutan apapun dari sektor perkebunan sawit dan uangnya kembali ke pekebun," tegasnya.