Padang, elaeis.co - Ketua DPW Apkasindo Sumbar, Jupri Nur mengatakan mengaku sangat prihatin lantaran petani kelapa sawit kembali tidak mendapat perhatian pemerintah terkait alokasi pupuk subsidi. Tentu sebagai petani pria yang juga akrap disapa Feri tersebut juga merasa dirugikan.

"Kami sebagai petani sawit tentu Marasa dirugikan mendengar bahwa tidak ada alokasi pupuk subsidi untuk perkebunan kelapa sawit," katanya kepada elaeis.co, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya, pemerintah seharusnya sadar bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari perkebunan kelapa sawit. Tapi justru petani kelapa sawit semakin dikucilkan.

"Sudah dikucilkan tidak pula mendapat subsidi apa-apa. Di satu sisi pungutan dan pajak ekspor malah dinaikan saat ini," paparnya.

Sementara Ketua Umum DPP Aspekpir Indonesia, Setiyono merasa tidak heran. Sebab dijelaskannya perkebunan kelapa sawit sejak dulu memang tidak pernah mendapat alokasi pupuk subsidi tersebut. Sehingga informasi itu tentu tidak akan mempengaruhi lini perkebunan kelapa sawit.

"Dalam ranah ini pemerintah tidak pernah memperhatikan perkebunan kelapa sawit. Dan memang sudah terbukti," ujarnya.

Alokasi pupuk subsidi sebenarnya masih dibutuhkan oleh petani kelapa sawit khususnya petani swadaya. Namun memang dari dulu sangat kecil penyalurannya.

"Pupuk ini nadinya petani mau di perkebunan atau pun di pertanian. Untuk itu seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yakni membuat pupuk khusus untuk petani," paparnya.

Setiyono berharap pemerintah betul-betul fokus dan konsentrasi perihal pupuk ini. Meskipun dalam perkebunan sawit dirasanya masih cukup aman dengan harga TBS yang tinggi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menginformasikan bahwa pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk subsidi. Nantinya pupuk yang akan disubsidi adalah urea dan NPK. Kemudian juga hanya pupuk yang digunakan dalam pertanian jagung, padi, kedelai, bawang merah, cabai, kakao dan tebu.

Hal ini dilakukan lantaran naiknya harga pupuk di pasar internasional dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Sementara komoditi kelapa sawit justru tidak masuk dalam rencana alokasi tersebut.