Jambi, elaeis.co - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di wilayah Jambi masih terus digalakkan. Namun sejumlah persoalan membuat program pemerintah melalui BPDPKS ini cukup tersendat realisasinya.

Salah satu permasalahannya menurut Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW APKASINDO Jambi, Dharmawan Harry Oetomo adalah dampak mewabahnya covid-19 di wilayah tersebut. Kemudian juga terus meningkatnya harga sawit.

"Banyak petani yang justru memilih mempertahankan kebun kelapa sawit miliknya lantaran harga yang tinggi. Ada juga yang sampai mundur da ini biasa terjadi," ujarnya saat berbincang bersama elaeis.co, Sabtu (1/1/2022).

Padahal kata pria berkacamata yang akrab disapa Harry itu, untuk mengikuti program PSR petani kudu menjalani sejumlah tahapan. Malah  prosesnya juga panjang.

"Kan kita daftar bukan langsung diterima. Ada tahap dan proses panjangnya. Bisa sampai satu tahun lebih itu lamanya," paparnya.

Namun permasalahan lain yang beberapa belakangan ini ditemukan Harry adalah ada dugaan intimidasi dan intervensi yang dilakukan sejumlah pihak terhadap petani.

"Ini selalu kita temukan. Ada intimidasi dan intervensi," katanya.

Dari informasi yang diterimanya, intimidasi dan intervensi itu dilakukan lantaran pihak tersebut menganggap program PSR itu adalah proyek. Padahal dijelaskan Harry ini adalah program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan petani.

"Kalau di Jambi kebetulan PSRnya belum ada yang ada dalam kawasan hutan. Untuk itu memang harus diterbitkan surat telaah hutan dari DLHK Provinsi," tandasnya.