Jakarta, elaeis.co – Transformasi industri sawit nasional dinilai masih setengah hati. Menurut Ekonom Pertanian Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, M.Sc, modernisasi sawit melalui program OUTLOOK SAWIT INDONESIA 2026 belum menyentuh akar masalah struktural industri ini, yang berakar dari sistem dualistik kolonial.

Dalam analisisnya melalui Serial Tropikanisasi–Kooperatisasi, Prof Agus menegaskan, transformasi sawit tidak cukup dipahami sebagai adaptasi teknokratis terhadap tekanan global. 

“Pertanyaannya bukan lagi bagaimana sawit beradaptasi, tetapi transisi menuju sistem apa dan dengan logika ekonomi siapa,” ujarnya, Selasa (30/12).

Prof Agus menyoroti bahwa sejak awal, ekonomi sawit Indonesia dibangun di atas sistem HGU skala besar, warisan kolonial yang memungkinkan korporasi mengakses modal besar, sementara petani rakyat berada di luar sistem ini. 

“Petani tidak memiliki HGU, tidak bankable, dan terjebak dalam relasi pasar yang timpang,” katanya.

Menurutnya, outlook IPOSS terlalu fokus pada produktivitas, kepatuhan seperti EUDR, sertifikasi ISPO/RSPO, dan digitalisasi ketertelusuran, namun mengabaikan struktur kuasa dan ekonomi rakyat, yang justru menentukan siapa yang bisa berkembang.

Prof Agus juga menyoroti kebijakan biodiesel sebagai penyangga permintaan domestik. Namun, ia menegaskan, ketergantungan berlebihan pada PSO energi dan logika fiskal negara dapat mengunci sawit pada fungsi tunggal, menempatkan petani hanya sebagai pemasok bahan baku murah, bukan subjek transformasi.

“Tanpa keberlanjutan struktur ekonomi rakyat, sustainability berubah menjadi biaya tambahan bagi yang lemah dan keunggulan bagi yang kuat,” tegasnya.

Meski 40 persen kebun sawit nasional dikelola petani, Prof Agus menekankan posisi mereka dalam outlook masih sebatas objek pembinaan, bukan pemilik sistem. Transformasi yang hanya menekankan adaptasi teknis tidak akan menambah nilai ekonomi bagi petani.

Sebagai solusi, Prof Agus menawarkan konsep Tropikanisasi–Kooperatisasi, yaitu peralihan dari sistem perkebunan ekstraktif ke ekonomi tropis berbasis koperasi. 

Dalam model ini, koperasi menjadi pemilik agregat lahan dan produksi, menggantikan HGU sebagai basis akses modal, sekaligus membuka integrasi sawit dengan pangan, peternakan, dan hutan rakyat di tingkat desa.

Prof Agus menutup analisanya dengan tegas dimana modernisasi sawit saja tidak cukup. 

“Transformasi sejati industri sawit Indonesia bukan soal bertahan dari tekanan global, melainkan keberanian mengoreksi model ekonomi yang diwariskan sejak kolonialisme,” pungkasnya.

Analisis ini menandai peringatan bagi pemerintah, pelaku industri, dan petani sawit, bahwa tanpa koreksi struktural, transformasi hanya menjadi adaptasi kosmetik yang menguntungkan korporasi besar, sementara petani tetap terpinggirkan.