Pekanbaru, Elaeis.co - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pekanbaru menyoroti kinerja Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. PMII menilai kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu tidak mampu menstabilkan harga pupuk yang membikin petani menjerit.

"Tahun lalu, petani sudah mengeluh soal masalah kelangkaan pupuk subsidi. Nah, tahun ini petani kembali mengeluh soal mahalnya harga pupuk subsidi. Sudahlah harga mahal, langka pula lagi," kata Ketua Cabang PMII Kota Pekanbaru, Supriadi kepada Elaeis.co, Selasa (21/12).

Supriadi menduga kelangkaan dan mahalnya pupuk subsidi itu karena adanya permainan pupuk non subsidi di lapangan. Karena dugaan permainan itu lah maka kenaikan harga mencapai 120-140 persen.

"Bahkan, kalau tingkat pengecer, kenaikan harga bisa lebih dari itu," kata dia.

Melihat fenomena itu, menurutnya petani dari Sabang-Merauke sangat kecewa dengan kinerja Menteri BUMN dan Mentri Perdagangan yang tidak mampu menstabilkan harga pupuk.

"Dari 34 provinsi, ada 24 provinsi di Indonesia yang mata pencahariannya sebagai petani, baik itu petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, merasa sangat terbebani dengan kenaikan harga pupuk saat ini. Kalau dibandingkan, harga pupuk dan hasil panen, kadang tidak sebanding," ujarnya.

Dia mengaku tidak tahu bagaimana cara pandang kedua menteri tadi melihat fenomena tersebut. "Apakah pupuk non subsidi hanya sebatas komersial dan dibuat untuk menekan rakyat saja. Saya juga kurang tahu cara pandang Pak Menteri-menteri itu," ujarnya.

Sebab menurutnya, tujuan utama dibikinkannya pupuk subsidi untuk membantu kemakmuran petani hanya sebatas lisan saja. Sebab fenomenanya harga pupuk membikin petani menjerit.

"Lantas, dengan mahalnya pupuk sekarang ini, siapa yang bisa menolong petani?. Padahal sudah jelas, ketahanan pangan adalah bagian dari ketahan negara, jika petani ambruk maka negara akan terdampak," kata dia.

Untuk itu dia meminta dan berharap kepada Presiden Joko Widodo agar lebih memperhatikan masyarakat petani yang sangat menderita akibat melonjaknya harga pupuk tersebut.

"Pak Presiden sudah bisa mengevaluasi kinerja Mentri BUMN dan Perdagangan. Jika kedua menteri itu tidak mampu menangani persoalan harga pupuk ini, lebih baik di copot saja Pak Presiden," pungkasnya